KPK Hingga Wapres Soroti Bantuan Beras Bergambar Salah Satu Paslon Capres

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pihaknya sudah bertugas sesuai dengan penugasan dari pemerintah untuk menunjuk Perum Bulog sebagai penyalur beras SPHP.

Pada saat penyaluran, dia memastikan tak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasaan selain logo Badan Pangan Nasional dan Bulog.

"Enggak ada logo lain selain logo kita sama Bulog. Itu biar tahu berasnya punya kita," katanya.

Namun Arief mengatakan sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tapi yang pasti di kami tidak ada memuat stiker yang lain," kata Arief.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Perum Bulog aktif menyalurkan beras SPHP pada 2023 dengan tujuan meredam kenaikan harga beras.

Berdasarkan surat Kepala Bapanas No 187/TS.02.02/K/8/2023, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP diberlakukan untuk beras medium dan beras premium, masing-masing besarannya dibagi berdasarkan tiga zonasi wilayah.

Zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) berlaku HET beras medium senilai Rp 10.900 per kilogram dan beras premium Rp 13.900 per kg.

Zona II meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, berlaku HET beras medium Rp 11.500 per kg dan beras premium Rp 14.400 per kg.

Sementara zona III meliputi Maluku dan Papua, berlaku HET beras medium Rp 11.800 per kg dan beras premium Rp 14.800 per kg.

Tanggapan Wapres Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial (bansos) dan video acungan dua jari dari mobil kepresidenan.

Ma'ruf mempersilakan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, ke Bawaslu.

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Menurut Ma'ruf, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus itu.

"Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak," kata dia.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/TRIBUNNEWS/SERAMBINEWS)