Pemkab Pesisir Barat Mulai Salurkan Bantuan Beras CPP Kepada 19.658 KPM

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pesisir Barat - Pemkab Pesisir Barat bersama Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan Cadangan pangan Pemerintah (CPP) tahun 2024 kepada keluarga penerima manfaat di Pesisir Barat, Lampung, Sabtu (3/2/2024).

Secara simbolis launching penyaluran beras CPP dipimpin oleh Bupati Agus Istiqlal di Selasar Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat.

Bupati Agus Istiqlal menjelaskan, penyaluran cadangan beras pemerintah ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

"Kami sampaikan terimakasih kepada Pemerintah pusat atas disalurkannya bantuan pangan semester pertama 2024 ke Pesisir Barat,"ungkapnya.

Dijelaskannya, masing-masing Keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan pangan ini akan menerima beras sebanyak 10 kilo per bulan.

Untuk Penerima bantuan pangan (PBP) tahun 2024 ini bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Total keseluruhan penerima bantuan pangan yang ada di Pesisir Barat sendiri katanya, sebanyak 19.658 PBP.

Sehingga jika dikalkulasikan jumlah bantuan pangan yang disalurkan per bulannya mencapai 196.580 kilogram.

Namun, jika ditotal selama enam bulan maka jumlah bantuan yang akan disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugas ke Perum Bulog ke Pesibar sebanyak 1.179 ton.

Agus berharap, bantuan ini dapat membantu mengurangi beban kebutuhan masyarakat.

Terlebih harga beras saat ini terus mengalami kenaikan.

"Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, akan tetapi saat ini harga beras di pasaran selalu mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan laju inflasi di Indonesia," ucapnya.

Harga beras di pasar tradisional saat ini dijual Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu perkilogram, tingginya harga beras ini tentu sangat membebani masyarakat.

"Dalam jangka pendek diharapkan bantuan pangan ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta menjaga ketahanan pangan keluarga," katanya.

Ia meminta kepada para Camat dan Peratin (Kepala Desa) agar dalam penyaluran beras CPP itu dapat tepat sasaran.

Ia juga mengimbau kepada KPM bantuan pangan jika ada penyaluran beras CPP itu tidak sesuai takaran yang ditetapkan agar dilaporkan kepihaknya.

"Kepada KPM bantuan pangan, apabila ditemukan beras yang jumlah atau mutu nya tidak sesuai agar dikomunikasikan, untuk  kemudian bisa diberikan digantinya sesuai standar yang telah ditentukan," pungkasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/ Saidal Arif)