Pemotongan Biaya Operasional KPPS, PPS Kelurahan Way Mengaku Angkat Bicara

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - PPS Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat akhirnya angkat bicara soal dugaan pemotongan biaya operasional KPPS pada Pemilu lalu.

Ketua PPS Way Mengaku Sarpin membantah pihaknya memotong dana operasional KPPS.

Dia menyebut, biaya operasional itu telah diberikan kepada seluruh KPPS di Kelurahan Way Mengaku.

"Jadi bahasa pemotongan itu tidak ada. Seluruhnya kita berikan kepada KPPS, sehingga tidak ada pemotongan atau bahasa yang lainnya tidak ada," beber Sarpin, Rabu (21/2/2024).

Sarpin menegaskan, seluruh rincian yang disebutkan dalam pemberitaan terkait alasan pemotongan tersebut tidak benar.

Menurutnya, pembuatan LPj, lapkin, dan semua kebutuhan administrasi KPPS lainnya sebelum dan pasca Pemilu itu sepenuhnya dilakukan KPPS.

"Jadi kita serahkan ke mereka semua, dari LPj, lapkin, dan semuanya mereka mengerjakan semua,” jelas Sarpin.

“Tetapi memang kalau ada yang tidak bisa (mengerjakan) kita bantu, jadi kita serahkan ke mereka semua," tambahnya.

Disinggung terkait jika adanya KPPS yang ingin meminta bantuan pembuatan LPj dan dikenakan biaya, ia juga menyangkal.

“Kalau mereka nanya pembuatan LPj, gimana kita bantu. Jadi tidak ada bahasa pemotongan. Bahkan kalau kita bantu pun tidak ada pemotongan biaya operasional," tuturnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh ketua KPPS di Way Mengaku untuk meluruskan masalah ini.

“Rencananya juga akan kita kumpulkan ketua KPPS dan kami PPS untuk membahas soal ini. Kita akan luruskan dan selesaikan semuanya,” pungkasnya.

Informasi dugaan pemotongan biaya operasional KPPS berembus di Lampung Barat.

KPU Lampung Barat telah menganggarkan Rp 4,3 juta untuk masing-masing TPS di Lampung Barat yang dipergunakan untuk biaya operasional KPPS.

Berdasarkan informasi yang didapat Tribunlampung.co.id, pemotongan biaya operasional KPPS itu dilakukan oleh sejumlah PPS yang ada di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat.