Pemotongan Biaya Operasional KPPS, PPS Kelurahan Way Mengaku Angkat Bicara

“Itu kawan saya yang jadi KPPS di Pekon Kubu Perahu juga bilang kalau biaya operasional mereka dipotong,” sebutnya.

“Cuma detailnya gak tau berapa potongannya. Terus kabarnya sih mereka menolak keras dengan adanya potongan itu,” sambungnya.

Ketika ditemui, KPPS di Pekon Kubu Perahu yang enggan disebut identitasnya membenarkan hal tersebut.

Ia mengaku, pihaknya sempat didesak untuk menyetujui pemotongan biaya operasional oleh PPS.

“Biaya operasional kami sempat mau dipotong Rp 1,2 juta, tapi kami menolak. Terus dinego lagi jadi turun Rp 700 ribu, tetap kami tolak,” bebernya.

“Kemudian mereka coba nego lagi dan kembali  turun jadi Rp 500 ribu, namun kami tolak lagi. Akhirnya gak jadi ada pemotongan,” sambungnya.

Kendati begitu, ia mengaku PPS itu mengaku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi masalah.

“Mereka bilang kalau gak mau dipotong ya udah. Nanti kalo ada apa-apa kami gak mau tanggung jawab. Gitu katanya,” pungkasnya.

Ketua KPU Lampung Barat Arip Sah mengaku baru mengetahui kabar tersebut.

Ia langsung menghubungi PPS yang bersangkutan untuk memastikan pemotongan biaya operasional itu.

“Clear, gak ada pemotongan. Saya pastikan gak ada. Udah saya hubungi PPS-nya. Sudah dikembalikan (pemotongan Rp 1,2 juta),” sebutnya.

Arip sudah memerintahkan PPS yang diduga melakukan pemotongan agar mengembalikan hak petugas KPPS.

“Tadi saya telepon Ketua PPS Kelurahan Way Mengaku. Udah ketua, gak ada kami ngambil-ngambil. Sudah kami balikin (meniru suara ketua KPPS),” tambah dia.

Kendati demikian, beberapa KPPS mengaku hingga saat ini belum ada pengembalian sisa biaya operasional yang dipotong oleh PPS.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)

.