Bawaslu Pesisir Barat Lakukan Pengawasan Melekat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Pesisir Barat Lampung terus memperkuat pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Abd Kodrat mengatakan, pengawasan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjamin hak pilih masyarakat.

"Langkah ini diambil untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang mungkin terjadi, seperti adanya data pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar," ungkapnya, Kamis (13/6/2024).

Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi kata dia, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajarannya melakukan pengawasan melekat di setiap kecamatan dan pekon. 

Menurutnya, pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis.

Untuk itu data tersebut harus dipastikan bahwa data pemilih yang digunakan nantinya benar-benar valid dan akurat.

Bawaslu Pesisir Barat juga mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih tersebut. 

"Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam data pemilih di lingkungannya," ucapnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara cermat. 

Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah yang bisa mengganggu jalannya pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dam wakil bupati.

“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dengan melakukan pengawasan secara ketat dan transparan. Semua laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti dengan serius," ujarnya.

"Dengan pengawasan yang intensif ini,di harapkan dapat menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Saidal Arif)