Bawaslu Pesisir Barat akan Beri Atensi Khusus Potensi Politik Uang pada Pilkada 2024

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat Lampung akan memberi atensi khusus terhadap potensi politik uang pada Pilkada 2024 mendatang.

Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Pesisir Barat Ayu Megasari mengatakan, politik uang merupakan permasalahan krusial dalam setiap pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

"Politik uang ini merupakan salah satu potensi kerawanan di Pilkada 2024. Tentu kita akan melakukan langkah-langkah pencegahan, di antaranya mengajak masyarakat agar sama-sama terlibat aktif dalam pengawasan," ungkapnya, Minggu (16/6/2024).

Dikatakannya, praktik politik uang seperti pembelian suara dan mahar politik telah menjadi masalah yang meresahkan dalam mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.

Untuk itu, Ayu mengajak semua elemen masyarakat agar sama-sama aktif dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, ia juga mengingatkan sanksi politik uang yang berlaku di Pilkada berbeda dengan Pemilu.

Menurutnya, politik uang pada Pemilu, yang diberi sanksi hanya pemberi.

Namun pada Pilkada, baik penerima maupun pemberi akan sama-sama diberi sanksi.

"Untuk Pilkada, sanksi politik uang berbeda dengan Pemilu kemarin. Kalau Pemilu hanya pemberi yang diberi sanksi. Tapi kalau Pilkada, pemberi dan penerima sama-sama diberi sanksi," jelasnya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 187 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun sanksinya mulai ancaman pidana minimal 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Ayu berharap pada Pilkada 2024 mendatang politik uang ini tidak akan terjadi lagi di Pesisir Barat seperti Pemilu yang lalu.

"Mari sama-sama kita mencegah terjadinya politik uang ini dengan aktif melakukan pengawasan," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Saidal Arif)