Maju di Pilkada Lampung, Calon Kepala Daerah Butuh Modal Uang hingga Rp 200 Miliar

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengamat politik Lampung Candrawansah memperkirakan besaran modal uang untuk pencalonan bupati dan wali kota di Provinsi Lampung.

Menurut dosen ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Lampung itu, calon bupati atau wali kota harus mengeluarkan modal uang kisaran Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar untuk maju di Pilkada Lampung.

"Menurut pendapat saya bahwa modal untuk pasangan calon di tingkat kabupaten/kota harus menyiapkan dan tidak kurang dari Rp 100-200 miliar di dalam berkompetisi pemilihan. Ini bukan modal untuk pasti terpilih, tapi lebih kepada biaya untuk berkompetisi," kata Candrawansah, Jumat (21/6/2024).

Menurut Candrawansah, modal uang tersebut hanya digunakan untuk membentuk tim, sosialisasi mulai dari pemasangan alat peraga hingga sosialisasi secara langsung, termasuk membentuk posko-posko pemenangan.

Sementara, kata dia, untuk terpilih sebagai kepala daerah disinyalir modalnya lebih dari itu.

"Untuk terpilih sebagai bupati dan wali kota bisa jadi Rp 300 miliar lah, bagi penantang baru," ucapnya.

Namun, menurutnya, tanpa strategi yang matang tidak jadi jaminan juga anggaran bisa terakomodasi dengan maksimal dan terpilih sebagai kepala daerah.

"Kalau untuk terpilih harus memang mematangkan metode-metode kampanye dan penggerakan tim-tim minimal satu tahun sebelum pencalonan, itu berlaku bagi penantang baru," tuturnya.

"Sementara kalau petahana akan lebih diuntungkan karena tidak perlu sosialisasi secara maksimal, hanya cukup pematangan strategi untuk terpilih kembali," tambahnya.

Adapun caranya, kata dia untuk memaksimalkan suara, para kandidat atau tim meski  turun ke akar rumput dan mendengar serta hadir sebagai solusi terhadap keluh kesah masyarakat.

"Tim yang telah dibentuk harus memang turun ke masyarakat dengan memperkenalkan calon tersebut, mendengar aspirasi mereka, selain itu memaksimalkan pengenalan juga harus diimbangi dengan alat peraga kampanye sampai ke kampung-kampung atau desa serta RT-RT," ujarnya.

"Selain itu kandidat juga harus melibatkan mesin partai yang militan, sementara sekarang ini segala bentuk kegiatan mesti mengunakan mahar politik minimal konsumsi dan transportasi tim," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)