Kawal Proses Coklit, Bawaslu Lampung Dirikan 2.899 Posko Pengaduan

Kemudian, pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil, pemilih yang menghuni rumah tahanan (rutan)/lembaga pemasyarakatan, warga negara assing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

Bawaslu Lampung mengimbau seluruh masyarakat melapor ke posko terdekat yang tersedia jika selama pelaksanaan coklit menemukan yang tidak taat prosedur.

"Bawaslu Provinsi Lampung berharap dengan peluncuran Posko Kawal Hak Pilih.Masyarakat yang memiliki kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 2024 dapat menyampaikannya melalui Posko

Kawal Hak Pilih di kantor maupun media sosial jajaran Bawaslu Provinsi Lampung," pungkasnya.

Satu KK Tidak Beda TPS

Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024.

Komisioner Bawaslu Bandar Lampung Juwita mengatakan, salah satu fokus pengawasan adalah mengawasi persoalan pemilih dalam satu kartu keluarga (KK)

Menurut Juwita, pihaknya bakal memastikan pemilih di satu keluarga agar mencoblos di TPS yang sama.

"Yang kita awasi itu data pemilih misalnya ada berapa dalam kartu keluarga yang sudah bisa memilih,"

"Kemudian juga jangan sampai pemilih dalam satu KK TPS itu berbeda, jangan sampai bapak di mana ibu di mana," ujar Juwita, Selasa (25/6).

Selain itu, jarak tempuh pemilih dari tempat pemungutan suara (TPS) menjadi perhatian tersendiri bagi Bawaslu Bandar Lampung.

"Jarak tempuh itu diperhatikan, jadi arus terdekat dengan kediaman," kata Juwita.

Kemudian, pengawasan pemasangan stiker juga menjadi perhatian sesuai yang tercantum dalam petunjuk teknis Bawaslu.

"Termasuk penempelan stiker begitu, karena itu ada di dalam petunjuk teknis harus ditempel," imbuhnya.

Juwita mengimbau jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan hingga kelurahan agar bekerja mengawasi proses coklit secara melekat dan menjunjung tinggi integritas.

 (TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)