Reihana Diminta Penuhi 5 Poin Tugas dari Gerindra untuk Pilkada Bandar Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, diminta untuk memenuhi 5 poin tugas dari Partai Gerindra untuk mengarungi pertarungan di Pilkada Bandar Lampung 2024.

Diketahui, Reihana telah resmi mendapat surat tugas dari Partai Gerindra untuk Pilkada Bandar Lampung 2024.

Adapun surat tugas tersebut diberikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung, Ahmad Giri Akbar bersamaan dengan deklarasi Reihana sebagai bakal calon Wali Kota Bandar Lampung di Aula Mahligai Agung, kampus pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL), Rabu (31/7/2024).

Isi surat tugas bernomor 07187/Tgs/Pilkada/DPP/gerindra/2024 itu dibacakan Ahmad Giri Akbar di hadapan ratusan relawan yang hadir.

"Bersama surat ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menugaskan kepada nama Dr dr Hj. Reihana M.kes, sebagai bakal calon Wali Kota Bandar Lampung."

"Reihana juga diminta memenuhi beberapa poin penugasan dari DPP Gerindra," kata Giri, Rabu.

Giri menjelaskan, isi surat tersebut agar Reihana sebagai bakal calon Wali Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan beberapa tugas

"Pertama, berkoordinasi dengan pengurus DPD, DPC, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting Partai Gerindra untuk menyusun dan melaksanakan kerja pemenangan di wilayah penugasan," ungkap Giri.

"Kedua, melaksanakan kerja terukur untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dari Partai Gerindra," imbuhnya.

Ketiga, melengkapi partai koalisi untuk memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi DPRD.

"Untuk syarat yang ketiga ini, syukur alhamdulillah, Gerindra menjadi partai pemenang di Kota Bandar Lampung dan syarat 20 persen kursi DPRD sudah terpenuhi," ucap Giri

Selanjutnya, Reihana diminta untuk mencari pasangan bakal calon yang dapat menunjang pemenangan dengan syarat persetujuan Partai Gerindra.

"Kemudian bersedia mentaati manifesto perjuangan AD/ART dan arahan partai Gerindra," tegasnya.

"Terakhir, jika kelengkapan partai koalisi dan bakal calon tidak dapat dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan maka DPP Partai Gerindra akan mengevaluasi penugasan ini," pungkas Giri.

Lebih lanjut, Giri mengatakan bahwa Surat tugas tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris DPP Gerindra Ahmad Muzani, tertanggal 19 Juli 2024.