Jokowi Sebut Ada Daerah Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Banyak Digunakan untuk Hibah

"Tapi dalam kenyataanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang waduknya sudah (dibangun) tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu disampaikan (kepada) pemerintah pusat lewat gubernur jika tidak memiliki kemampuan membuat itu, sehingga diminta pemerintah pusat untuk membantu," katanya.

Ia lalu mencontohkan kondisi lain saat pemerintah pusat sudah membantu membangun pelabuhan.

Tetapi akses jalan menuju pelabuhan meski hanya 6 kilometer, tidak kunjung diselesaikan pemerintah daerah.

Akibatnya, fungsi pelabuhan tidak berjalan maksimal.

"Tiap tahun tidak dikerjakan sehingga pelabuhan tidak berjalan dengan baik. Sebetulnya tidak apa-apa kalau enggak punya kemampuan ya tulis saja (meminta bantuan) pemerintah pusat. (Nanti) bisa diserahkan ke Kementerian PUPR," tegasnya.

Anggaran Pilkada

Presiden juga meminta kepala daerah menyelesaikan administrasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pasalnya, Pilkada serentak bakal berlangsung dalam waktu dekat.

"Yang berkaitan dengan Pilkada, saya minta urusan anggaran untuk Pilkada harus segera selesai," kata Jokowi.

Ia juga meminta kepala daerah segera berkoordinasi mengenai keamanan Pilkada 2024 dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebab, dalam Pilkada serentak, keamanan berbagai daerah harus kuat. "Ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk Pilkada serentak.

Kalau dulu tidak serentak, keamanan bisa dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak sehingga betul-betul ini dibicarakan," ucap dia.

Jika kepala daerah merasa ragu dengan kekuatan keamanan di daerahnya, Jokowi meminta hal itu disampaikan langsung kepada Kapolda dan Kapolri.

"Kalau provinsi disampaikan ke Kapolri langsung. Karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan Pilkada yang akan kita lakukan di bulan November," pungkasnya. (tribunnetwork)