Aksi Borong Partai Bikin Demokrasi di Lampung Selatan Tidak Sehat

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Tokoh pemuda Lampung Selatan Aqrobin AM mengatakan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi angin segar bagi demokrasi di tanah air yang sebentar lagi menggelar Pilkada Serentak.

Putusan itu membuka peluang partai parlemen dan nonparlemen karena bisa mengusung calon kepala daerah, terutama di Lamsel dengan perolehan suara  7,5 persen.

Aqrobin menjelaskan, pasca putusan MK tersebut siapapun berpeluang maju di pilkada karena aturan baru yang mensyaratkan ambang batas 7,5 persen.

Namun di tengah kabar baik itu, menurut Aqrobin, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin demokrasi di Lamsel tidak sehat.

"Praktik borong partai tetap ada dan membuat peluang calon kepala daerah lainnya yang potensial jadi tertutup," katanya, Selasa (27/8/2024). 

Sebelumnya, untuk Pilkada Lamsel, terdapat berbagai tokoh yang ingin maju meramaikan kontestasi lima tahunan tersebut.  

Dari berbagai tokoh itu mengerucut tiga nama kandidat, di antaranya petahana Nanang Ermanto, Melinda, dan Raditya Egi Pratama.

Balonbup Melinda sempat menerima rekom dari Demokrat dan PKS. Seiring waktu PKS pindah haluan ke pasangan Nanang Ermanto-Antoni Imam.

Sayangnya, baru-baru ini Partai Demokrat ikut-ikutan berpindah dan melabuhkan rekomnya ke balonbup Raditya Egi Pratama.

"Jika Partai Demokrat tetap pada komitmennya, bakal calon Melinda tetap bisa berlayar di Pilkada Lamsel karena perolehan kursinya mencapai 8,9 persen," terangnya.

Bagi Aqrobin, kalah menang dalam suatu kompetisi adalah hal yang biasa, terutama bagi yang punya jiwa petarung.

Namun, praktik yang diduga untuk menjegal kandidat lainnya sebelum bertarung merupakan langkah politik yang tidak elegan dan mencederai demokrasi.

Kendati demikian, Aqrobin tetap mengajak semua warga Lamsel tidak golput, dan melabuhkan pilihannya sesuai nurani kepada para kandidat yang akan bertarung di Pilkada Lamsel 27 November mendatang.

Dia juga berharap warga Lamsel bisa mengawal pesta demokrasi tersebut dari segala praktik yang berbau money politics.

"Jangan merasa semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Di sini ada Bawaslu, Gakkumdu dan juga pemantau independent yang bisa mengawasi money politics.

Ingat, situasi pilkada beda dengan Pileg lalu yang money politicnya ugal-ugalan," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)