Bawaslu Pesisir Barat Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pilkada 2024

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bawaslu Pesisir Barat gelar sosialisasi strategi keterlibatan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan kampanye agar bebas dari pelanggaran dan kecurangan menuju Pilkada berintegritas, Sabtu (26/10/2024).

Acara yang digelar di Hotel Sartika, Kecamatan Pesisir Tengah itu ditujukan bagi organisasi masyarakat, ormas kepemudaan dan media.

Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Abd Kodrat mengatakan, untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas tidak mungkin bisa dilakukan oleh Bawaslu sendirian, namun dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

"Terutama dari segi pengawasan dan pencegahan pelanggaran peran masyarakat dan termasuk peran organisasi masyarakat,ormas kepemudaan dan media sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Kodrat berharap, agar semua pihak dapat bersama-sama bisa mewujudkan Pilkada yang berintegritas.

Sebab, peran pengawasan partisipatif ini sangat penting selain jumlah petugas pengawas yang terbatas juga kesuksesan Pilkada 2024 ini merupakan tanggung jawab semua pihak.

Ia mengajak semua elemen masyarakat agar meningkatkan kepedulian dan ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada, agar terwujudnya Pilkada yang berintegritas jujur, bersih dan adil.

"Jika melihat indikasi pelanggaran silahkan laporkan kepada pengawas, baik tingkat Pekon, Panwascam atau laporkan langsung ke  Bawaslu Pesisir Barat," ujarnya.

Dalam sosialisasi ini Bawaslu Pesisir Barat mengahdirkan tiga narasumber yakni M. Saba Yunizar dari Pusat Studi Demokrasi Merdeka (Pusdem), Agus Riyanto Mantan anggota KPU Lampung dan M. Iwan Satriawan dari akademisi Unila.

M Saba Yunizar dari Pusat Studi Demokrasi Merdeka (Pusdem) dalam materinya memaparkan seriring perubahan zaman, tantangan terbesar dalam pengawasan tahapan kampanye bukan hanya didunia nyata tetapi juga didunia maya.

"Medan tempur Pilkada 2024 sudah berbeda dengan Pilkada sebelumnya, sekarang pertempuran lebih banyak dilakukan di udara dengan Media sosial dibantu dengan Artificial Intelligence (AI)," ungkapnya.

Jadi, kata dia, yang diawasi bukan hanya yg tampak tetapi yang ada di udara atau di Medsos.

Karena para calon kepala daerah semakin aktif dan masif menggunakan platform digital untuk berkampanye. Sehingga pengawasan ketat di medsos sangat diperlukan.

Ia juga mengungkapkan, di media sosial ancaman penyebaran berita bohong dan kampanye hitam sangat mungkin terjadi.

"Bawaslu dan masyarakat harus proaktif memantau aktivitas kampanye di Medsos untuk mencegah praktik aturan berkampanye," ucapnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)