Berita Lampung

DPRD Lampung Harapkan Kota Baru Masuk Proyek Strategis Nasional

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengharapkan kelanjutan pembangunan Kota Baru di Jati Agung masuk ke PSN dan kini sedang upaya diusulkan.

Editor: Tri Yulianto
istimewa
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengharapkan kelanjutan pembangunan Kota Baru di Jati Agung masuk ke PSN dan kini sedang upaya diusulkan. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Lampung mendorong berharap kelanjutan pembangunan Kota Baru, di Jati Agung, Lampung Selatan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri karena selama ini proses pembangunan Kota Baru yang sempat mangkrak dan itu tidak boleh berhenti begitu saja.

Maka saat ini DPRD Lampung bersama dinas terkait berusaha memasukan pembangunan Kota Baru ke PSN sehingga nantinya ditangani oleh pemerintah pusat

Mukhlis pun menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung terkait kajian untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru.

"Tentu kami sangat mendukung agar Kota Baru ini harus dilanjutkan," ujar Mukhlis Basri saat dikonfirmasi Tribun Lampung, Kamis (14/11/2024).

Dia pun mengatakan jika pada APBD Perubahan 2024, Bapeda dan Bapeda Provinsi Lampung bersama Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sedang melakukan kajian terkait kelanjutan pembanguan Kota Baru.

"Tahun 2024 ini, Disperkim mengkaji restruktur bangunan yang ada di Kota Baru, karena itu bangunan sudah 10 tahun mangkrak ditinggalkan," kata DPRD Fraksi Gerindra ini.

Dia melanjutkan, pihaknya mendukung langkah pemerintah provinsi Lampung untuk melakukan kajian terhadap pembangunan Kota Baru.

Pasalnya, kata dia, kelanjutan pembangunan Kota Baru nantinya bakal diusulkan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional.

"Tahun 2025 nanti semoga proses administrasi dilengkapi, untuk kemudian diajukan ke pemerintah pusat," kata dia.

"Kalau bisa kita harapkan Kota ini bisa jadi PSN, itu yang sedang diupayakan," tambahnya.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah Provinsi Lampung dipastikan bakal kesulitan anggaran jika pembangunan Kota Baru hanya mengandalkan anggaran daerah.

"Kalau Kota Baru jadi PSN, berarti anggarannya dari APBN, sehingga kemungkinan mangkraknya lebih kecil," kata dia.

"Kalau menggunakan APBD, melihat kondisi keuangan Provinsi Lampung saat ini yang keterbatasan anggaran, maka akan sangat sulit menyelesaikan Kota Baru, akan membutuhkan waktu yang lebih lama," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )

 

 

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved