Kapolda, Kapolresta dan Pimpinan Tribun Lampung Hadiri Debat Pilkada Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Kapolres Bandar Lampung Kombespol Abdul Waras dan Pimpinan Perusahaan Tribun Lampung Erniwaty Madjaga menghadiri debat calon Walikota Bandar Lampung, Jumat (15/11/2024) di Ballroom Swiss-Belhotel 

Debat Pilkada kedua Calon Walikota Bandar Lampung merupakan yang terakhir dilaksanakan KPU Bandar Lampung.

Dalam debat kali ini mengusung tema, "Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kota Bandar Lampung dalam Memperkokoh NKRI,"

Dalam debat yang mempertemukan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berlangsung aman dan kondusif.

Sejumlah petugas keamanan telah stand by mengamankan jalannya debat.

Selain itu sejumlah media elektronik dan cetak diberi kewenangan untuk meliput berlangsungnya debat publik kedua.

Dalam kesempatan itu Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika meninjau langsung kesiapan personel yang menjaga keamanan selama debat kandidat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. 

Menurutnya, pengecekan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali selama acara berlangsung hingga selesai.

Menurutnya sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan menjadi faktor utama kelancaran jalannya debat.

“Saya mengapresiasi semangat dan kerja keras semua personel dalam menjaga ketertiban dan keamanan di acara penting ini,” ungkapnya.

“Tugas kami adalah menciptakan suasana yang kondusif agar debat berjalan dengan aman dan damai, tanpa gangguan yang berarti,” imbuhnya.

Selain itu, Kapolda Lampung juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung proses demokrasi ini.

“Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif mendukung situasi kondusif dan menjaga ketertiban bersama, demi kelancaran Pilwakot Bandar Lampung,” ucapnya.

Pada tahapan Pilkada 2024, Kapolda Lampung turut mengimbau semua pihak untuk menolak politik uang dan politik identitas yang dinilai dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan merusak integritas calon pemimpin.

Menurut Helmy, praktik politik uang tidak hanya mengkhianati amanah rakyat. Tetapi juga melemahkan fondasi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.