Rektorat UM Metro Akan Jalin Komunikasi dengan Mahasiswa soal Pembekuan Senat

"Lalu kemudian pada tanggal 30 Agustus 2024, keluar SK pembekuan senat, SK pembekuan senat dikeluarkan atas hasil rapat yang dikeluarkan oleh surat keputusan dekan, alhasil senat Fakultas Hukum dibekukan," paparnya.

"Dalam pembekuan SK senat itu tertera sanksi akademik yang mana dalam SK pembekuan senat itu ada namanya gelar perkara bersama Polres Metro. Mengapa sampai pihak Kepolisian Ikut andil dalam pembekuan senat?," tambah dia.

Tak berhenti di situ, Decky menyebut, pihaknya melakukan audiensi dengan pihak Rektor.

"Dua minggu setelah pembekuan senat mahasiswa, mahasiswa Fakultas Hukum melakukan audiensi dengan pihak Rektor, kami melakukan audiensi tersebut dengan tujuan kami ingin menjelaskan bahwa sebenarnya yang kami lakukan adalah aksi kritik konstruktif," tukasnya.

"Sebenarnya yang kami lakukan adalah bentuk aksi kritik konstruktif, itu sifatnya atas kritik yang membangun, itu demi kepentingan umum, untuk fasilitasnya kami cantumkan beberapa tersebut yang di mana kalimat bobrok itu kami gunakan karena yang dinamakan bobrok itu ada namanya kerusakan,"

"Dan ketika ada namanya kerusakan itu perlu diperbaiki. Kami jelaskan hal itu pada Rektor lalu kemudian kami tunjukkan beberapa bukti bahwa terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro itu memiliki fasilitas yang tidak layak," tegasnya.

Decky berharap, dengan adanya kritikan mahasiswa terkait fasilitas ini dapat dibenahi, bukan malah dibungkam.

"Berbicara mengenai fasilitas itu demi kepentingan umum, tidak ada kepentingan pribadi, di mana seharusnya ketika kita mengkritik itu perlu diselesaikan atau dibenahi, bukan malah dibungkam, bahkan mahasiswa itu dilaporkan," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Muhammad Humam Ghiffary)