Rekapitulasi KPU Tanpa Interupsi, RMD-Jihan Raih 3,3 Juta Suara dan Arinal-Sutono 691 Ribu Suara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, di Hotel Emersia, Sabtu (7/12/2024).

Proses rapat pleno rekapitulasi berlangsung cukup cepat, mulai sekira pukul 09.30 WIB dan rampung sekira pukul 13.30 WIB.

Bahkan selama 15 KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menyampaikan laporan hasil rekapitulasi di wilayahnya masing-masing, hampir tidak ada sanggahan atau interupsi yang terjadi.

Hanya ada beberapa sanggahan terkait kesalahan administrasi yang dicatat dalam formulir kejadian khusus KPU Lampung, diantaranya di Kabupaten Pringsewu dan Lampung Utara.

Setelah proses rekapitulasi selesai, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami pun membacakan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2024.

Di mana pasangan calon nomor urut 02, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela unggul dengan perolehan 3.300.681 suara.

Sementara pasangan calon nomor urut 01, Arinal Djunaidi dan Sutono memperoleh suara sebanyak 691.076 suara.

Pada kesempatan tersebut, KPU mencatat total total suara yang terpakai pada Pilgub Lampung 2024 sebanyak 4.271.345 surat suara.

Rinciannya sebanyak 3.991.757 dinyatakan sebagai suara sah dan suara tidak sah ada sebanyak 279.588 suara.

Erwan mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan jalannya proses Pilkada Serentak 2024 di Lampung.

"Terima kasih kepada semua pihak yang yelah membantu menjaga harmonisasi di Pilkada Serentak 2024 di Lampung ini, mudah-mudahan menjadi catatan yang baik," kata dia.

Meski begitu, ia tak menampik jika terdapat beberapa kendala yang terjadi saat proses Pilkada 2024 di Lampung.

Salah satunya, Erwan menyebut, distribusi formulir C6 menjadi tantangan di beberapa daerah.

Namun meski begitu, Erwan menyebut, jika secara keseluruhan 91,98 persen dari total 6,5 juta pemilih terdaftar telah menerima surat pemberitahuan.

"Kendala utamanya adalah pemilih yang pindah domisili, meninggal dunia, atau berubah status menjadi TNI/Polri setelah daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan," ungkap Erwan.