Dudung dan Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Jokowi Minta Ada Penyegaran di Partai Kakbah

Menurutnya, sudah saatnya dibutuhkan peremajaan di tubuh partai.

PPP harus mau menerima bahkan calon-calon ketua umum yang berasal dari luar PPP.

Untuk itu kata Rommy, PPP bisa mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait caketum selain kader.

Perubahan aturan partai demi mencari ketua umum yang mumpuni adalah hal positif.

"Sebagai partai Islam yang nggak boleh diubah itu kan hanya Alquran saja. Kalau cuma AD/ART diubah itu adalah keharusan karena itu bahagian dari adaptasi PPP terhadap kebutuhan, termasuk kebutuhan pemimpin baru," ujarnya.

Di sisi lain Rommy mengungkapkan pula ada keinginan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk adanya penyegaran di tubuh PPP.

Jokowi juga memberikan berbagai masukan terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan PPP agar bisa kembali ke Senayan pada 2025-2029.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika bertemu Rommy beberapa waktu lalu di sebuah rumah makan di Jakarta.

Namun, Rommy membantah soal Jokowi menjagokan satu nama untuk menjadi calon ketua umum PPP.

”Tidak ada nama yang disampaikan kepada beliau, tetapi memang beliau mendorong adanya penyegaran di tubuh Partai Persatuan Pembangunan yang terkait dengan kelesuan perolehan suara secara nasional kemarin. Beliau paham itu karena kita melewati gagalnya Pemilu 2024 kemarin di Senayan, kan, pada saat beliau (masih menjabat sebagai presiden),” papar Rommy.

Pemimpin Inovatif

Terpisah, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Arief Maoshul Affandy mengatakan, PPP membutuhkan pemimpin yang inovatif, memiliki jaringan kuat di tingkat nasional serta butuh pemimpin yang tidak ada sekat dengan kader.

"Itu juga penting yang tidak elitis, mau menyapa kadernya tidak pada momen politik saja tetapi mau turun ke bawah mengunjungi kader dan masyarakat umum," kata Arief.

Arief pun berharap ajang Mukernas dan Muktamar yang bakal digelar PPP berjalan dengan kondusif dan mampu melahirkan narasi besar dalam politik nasional dan internasional.

"PPP harus melakukan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kepengurusan, bisa dimulai dengan pertanyaan salah apa?, bukan salah siapa?” ujarnya.