Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sebut Lebih Hemat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. 

Menurut Prabowo, sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya alias hemat.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo dalam puncak perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. 

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?" imbuhnya.

Prabowo kemudian menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran Pilkada.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama. 

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo "Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," tambahnya.

Menyikapi usulan Prabowo itu, sejumlah partai menyatakan setuju.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya sepakat dengan ide dan gagasan yang disampaikan Prabowo untuk memperbaiki sistem politik Indonesia. 

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil, Jumat (13/12).

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan Prabowo itu sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ujar Gus Jazil.

Satu di antaranya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih oleh DPRD.

Selama ini, kata Gus Jazil, pihaknya mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Sebab, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. 

Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD.

"Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ucapnya.

PKB juga mengusulkan pemisahan antara Pileg dan Pilpres.

Selama ini, Pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada Pilpres. 

"Pilpres dan Pileg perlu dipisahkan, sehingga Pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi Pileg dulu baru kemudian Pilpres," paparnya.

Senada dengan PKB, Partai Golkar juga setuju dengan usulan Prabowo itu.

"Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem Pemilu maupun sistem Pemilukada," kata Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. 

Sarmuji mengatakan, pihaknya butuh waktu untuk menyusun kajian mengenai perubahan sistem politik di Indonesia.

Namun, Golkar setuju bahwa Pilkada langsung yang diterapkan saat ini memerlukan biaya tinggi. 

"Ketua Umum Partai Golkar sudah menginisiasi dan menyuarakan. Kalau Pak Prabowo tadi bahkan sampai berkomentar, Pak Presiden di arahannya ini kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini karena banyaknya ketua umum partai. Artinya sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauan bersama," tandasnya. (tribunnews)