Biaya Haji Turun, Jemaah Bayar Rp 55,4 Juta Tahun Ini

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah bersama DPR telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 89.410.258. 

Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan ditanggung oleh setiap jemaah sebesar Rp 55.431.750. 

Sebelumnya Kementerian Agama telah mengusulkan BPIH sebesar Rp 93.389.684, di mana beban jemaah mencapai Rp 65.372.779. 

Namun, Panja Haji DPR menganggap biaya tersebut masih bisa ditekan, dan meminta agar BPIH berada di bawah Rp 90 juta. 

Saat dikonfirmasi, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Lampung M Ansori F Citra membenarkan Bipih yang dibayar jemaah haji sebesar Rp 55.431.750,78. 

Angka tersebut 62 persen dari total BPIH 2025. Adapun sisanya sebesar 38 persen atau Rp 33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat.

"Untuk tahun ini, Bipih yang dibayar jemaah yang disepakati adalah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025," ujar Ansori, Selasa (7/1/2025). 

"Sisanya ada penerimaan manfaat yang dikelola oleh BPKH. Berarti calon jemaah ini memang sudah ada setoran awal sebesar Rp 25 juta, sehingga sisanya itulah yang harus dibayarkan jemaah saat pelunasan," jelasnya.

Meski begitu, Ansori menyebut pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah. 

"Alhamdulillah, hampir bisa dipastikan biaya ongkos haji tahun ini dianggarkan sebesar Rp 55,4 juta bagi setiap calon jemaah. Tapi nanti tetap kita lihat SK-nya. Karena biasanya ada perbedaan antara embarkasi Aceh dan provinsi lain sampai ke Papua. Lampung masuk ke embarkasi JKG, maka ini nanti yang akan kita lihat lagi," tambahnya.

Ansori menjelaskan, ada beberapa biaya yang dipangkas sehingga bisa turun. Salah satunya biaya penerbangan.

"Terkait penerbangan, itu domainnya Kementerian Perhubungan dan maskapai Garuda yang merupakan BUMN. Kalau memang bisa maka alhamdulillah," ujar Ansori.

Selain itu, Ansori juga menjelaskan jika DPR saat rapat dengan Kemenag juga meminta agar menekan biaya lain, seperti manasik saat di hotel, atau manasik di kecamatan.

"Nanti ini akan kita lihat, karena tidak semua provinsi memiliki KBIH dan tidak semua calon jemaah itu masuk ke kelompok bimbingan ibadah yang dilaksanakan KBIH. Sedangkan calon jemaah ini tetap dihitung bayarannya," imbuhnya.

Sementara Kepala Kanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo mengatakan, penurunan biaya ini dilakukan guna efisiensi anggaran serta menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan haji.