DPRD Akan Panggil Pj Gubernur Bahas Defisit Anggaran

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - DPRD Lampung akan akan panggil Pj Gubernur Lampung, bahas difisit anggaranPemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang menjadi sorotan utama dalam pembahasan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Anggota Pansus menyebut, angka defisit yang mencapai Rp1,4 triliun pada tahun 2023, naik drastis hingga 157 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp548,7 miliar, memicu kekhawatiran soal tata kelola keuangan daerah.

Merespon itu, Pj Gubernur Lampung Samsudin menghargai langkah DPRD.

"Apresiasi dan hormati langkah yang akan dilakukan DPRD," kata Pj Gubernur Lampung Samsudin saat dikonfirmasi Tribun Lampung Kamis (16/1/2025).

Sebelumnya, Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menjelaskan defisit ini berdampak langsung pada peningkatan utang dan menumpuknya proyek yang gagal bayar.

“Defisit ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai. Akibatnya, terjadi gagal bayar hingga Rp580 miliar pada tahun 2024,” kata Munir, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga mengalami peningkatan signifikan, pada tahun 2021: Rp76,6 miliar lalu di tahun 2022: Rp93,7 miliar dan di tahun 2023: Rp362 miliar (+286 persen)

Selain itu, PAD 2023 hanya mencapai Rp3,7 triliun atau 78,32 persen dari target Rp4,8 triliun.

“Kegagalan mencapai target PAD ini menjadi pemicu utama defisit dan utang yang terus membengkak,” tuturnya.

Menurut dia, dampak Defisit Anggaran
Defisit dan gagal bayar ini berdampak pada ratusan proyek pembangunan yang terhenti. Berdasarkan LHP BPK, pada 2023 terjadi gagal bayar sebesar Rp252 miliar, terdiri dari: 209 proyek di Dinas BMBK: Rp136,7 miliar. Lalu 727 proyek di Dinas PKPCK: Rp115,6 miliar.

Di tahun 2024, angka gagal bayar diperkirakan melonjak hingga Rp580 miliar, memengaruhi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung.

Munir menegaskan bahwa DPRD Lampung akan segera memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, untuk mencari solusi atas persoalan ini.

“Kami mendorong Pj Gubernur untuk segera menyelesaikan utang tanpa mengorbankan anggaran yang sedang berjalan. Jika tidak, defisit akan terus berulang,” tegasnya.

DPRD juga meminta Pemprov Lampung untuk memperbaiki perencanaan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, agar kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)