Mahasiswa Tuntut Pemprov Lampung Cabut Izin Perusahaan Tak Patuhi Ketetapan Harga Singkong

Mahasiswa Tuntut Pemprov Lampung Cabut Izin Perusahaan Tak Patuhi Ketetapan Harga Singkong

Ini Tuntutan Mahasiswa Terkait Unras Singkong yang Disetujui Pemprov Lampung 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyetujui beberapa poin tuntutan yang dilayangkan oleh para mahasiswa Lampung. 

Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan, pihaknya pada prinsipnya menyetujui yang diinginkan mahasiswa tersebut. 

"Jadi prinsipnya apa yang disampaikan oleh para mahasiswa itu sama dengan tuntutan demo yang awal kemarin kami menyetujuinya," kata Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, saat diwawancarai Tribun Lampung di ruang Bapemperda Provinsi Lampung, Kamis (23/1/2025). 

Ia mengatakan, tuntutan para mahasiswa sudah menjadi bahan dari panitia khusus (pansus) dan tinggal penguatannya saja. 

Apa yang dikerjakan oleh pansus itulah substansi yang diminta mahasiswa dan diharapkan tunggu saja.

Poin-poin yang disetujui diantaranya berupaya menstabilkan harga singkong, mendorong hilirisasi.

Ada proses edukasi bagi petani agar ubi kayu menjadi komoditas pangan strategis.

Sehingga dukungan dari pemerintah pusat akan berjalan.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung (IMM) Lampung menuntut harga singkong di Lampung distabilkan. 

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Firmansyah mengatakan, pihaknya menuntut harga singkong di Lampung diharapkan agar distabilkan oleh pemerintah. 

"Pada hari ini kami dari DPD IMM Lampung menggelar aksi bela petani singkong untuk harga singkong distabilkan," kata korlap aksi, Firmansyah. 

Ia mengatakan, pihaknya menuntut harga singkong distabilkan karena sebagai komitmen menjalankan SDGs (Sustainable Development Goals).