Kompolnas Berharap Kapolres Ngada Juga Dijerat Pidana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, berharap Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang diduga terlibat kasus narkoba dan pencabulan anak di bawah umur tak hanya dikenakan kode etik, tapi juga dijerat pidana. 

“Kami berharap kasus ini langsung lanjut secara simultan ke pidana, satu soal narkobanya dicek apakah betul atau tidak."

"Yang kedua, kasus kekerasan seksualnya,” ujarnya, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya, Propam Polri sudah mengantongi hasil penyelidikan namun belum diungkap ke publik.

“Pasti awal-awal diperiksa oleh paminal dan sebagainya. Saya yakin saat ini sedang berjalan prosesnya,” lanjutnya.

Penangkapan AKBP Fajar dianggap sebagai langkah positif yang dilakukan Propam Polri agar kasus serupa tidak terulang.

“Bahwa aksi tidak tinggal diam ini langkah positif dan harus kita dorong,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil NTT, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menegaskan Mabes Polri telah bekerja secara profesional dan melakukan penegakan hukum tanpa pengecualian.

"Jadi tidak ada yang tebang pilih. Siapapun yang berbuat apa, dalam dugaan tindak pidana atau lain-lain, jika melanggar hukum harus ditindak. Hukum harus ditegakkan," tegasnya, Selasa, dikutip dari PosKupang.com.

Ia berharap masyarakat turut mengawasi kasus ini dan Mabes Polri membuka hasil penyelidikan.

"Nanti ada keterangan saksi, bukti bisa mengungkap peristiwa hukum itu," sambungnya.

Kata Kabareskrim
 
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menyatakan kasus narkoba yang ditangani Mabes Polri termasuk perkara besar.

"Tapi prinsipnya kalau narkoba, kita serius. Pertama kita membuka jaringannya, yang kedua kenakan TPPU supaya duitnya habis."

"Ya masa Bareskrim nangkap pemakai. Nggak lucu kan," bebernya, Selasa (4/3/2025).

Ia menyatakan pasal TPPU perlu diterapkan lantaran banyak terpidana narkoba menjalankan bisnisnya dari balik tahanan.