Pemkab Lampung Barat Bantah Soal Penarikan PBB di Kawasan TNBBS

"Kami telah melakukan proses investigasi dan penghimpunan informasi di lapangan, hasilnya ditemukan fakta berupa Bukti Penarikan SPPT PBB,” bebernya.

“Itu terdapat pada bidang tanah yang diduga berada di kawasan Hutan TNBBS, sehingga wajar saja jika Dandim mempertanyakan kok bisa seperti itu," terusnya. 

Wajdi menjelaskan, hal tersebut mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 41/1999, yakni semua hutan di wilayah Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Penguasaan oleh negara ini berarti hutan tidak dapat dijadikan objek pajak karena statusnya sebagai aset negara yang dikelola untuk kepentingan publik," sambungnya.

Hal senada dikatakan Founder Masyarakat Independent GERMASI, Ridwan Maulana. Ia mengatakan, kawasan hutan tidak boleh dipungut pajak.

“Dasarnya jelas tertuang dalam UU PBB dan UU HKPD. Dalam UU itu diatur mengenai perkecualian sebagai Objek Pajak PBB,” kata dia.

“Di antaranya hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, tanah pengambalian yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,” tambahnya.

Sehingga, ia melanjutkan, apa dasar legalnya pihak Dispenda Pemkan Lampung Barat melakukan penarikan Pajak PBB tersebut.

Dalam hal ini, Ridwan menambahkan, SPPT PBB tidak dapat menjadi dasar untuk penguasaan suatu lahan tanah.

Sehingga perlu diperjelas bahwa bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat adalah sertifikat tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM).

Sebelumnya diberitakan, Dandim Lampung Barat memberikan ultimatum kepada sejumlah warga yang menggarap kebun di kawasan TNBBS untuk pergi meninggalkan kawasan.

Warga yang menggarap kebun di kawasan TNBBS Kecamatan Suoh dan BNS diminta meninggalkan kawasan dalam waktu dua minggu kedepan buntut konflik antara manusia dan harimau.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)