Berita Lampung
Soroti Konflik Satwa dan Manusia di Lampung Barat, Parosil: Harus Ada Solusi Terbaik
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyoroti konflik satwa liar dan manusia yang terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Suoh.
Penulis: Bobby Zoel Saputra | Editor: Reny Fitriani
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyoroti konflik satwa liar dan manusia yang terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) dan Suoh.
Diketahui, konflik tersebut membuat warga BNS dan Suoh Lampung Barat yang berada di kawasan TNBBS diminta agar meninggalkan kawasan.
Parosil mengatakan, hal itu menjadi permasalahan yang serius sehingga perlu adanya pengkajian, penagangan, penyelesaian yang baik dari pihak terkait di Lampung Barat.
Dalam hal ini, Pemkab, Polri, TNI, TNBBS maupun pihak terkait lainnya harus berkoordinasi sesuai dengan koridor aturan yang berlaku baik UUD atau Pilpres.
“Hari ini Lampung Barat menjadi sorotan terutama di Suoh dan BNS,” ujar Parosil saat berkunjung ke Kecamatan Suoh dan BNS hari ini, Selasa (11/3/2025).
“Keresahan yang terjadi di Suoh dan BNS terutama warga yang berkebun di TNBBS ini bermula dari konflik satwa liar,” sambungnya.
Menurut bupati yang akrab disapa Pakcik itu, harus ada solusi terbaik soal imbauan agar masyarakat segera keluar dari kawasan TNBBS.
Sebab menurutnya, masyarakat yang menempati kawasan hutan TNBBS tersebut bukan untuk mencari kekayaan melainkan untuk bertahan hidup.
“Karena tidak boleh suatu keputusan itu diambil oleh satu konstitusi saja. Keputusan itu akan berdampak luas baik itu sesama sosial, politik," ucapnya.
Pakcik mengatakan, upaya itu bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan TNBBS dengan cara persuasif.
"Dengan cara meminta masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari jangan secara perseorangan atau sendiri namun dilakukan dengan bersama-sama,” jelas dia.
“Lalu mengimbau jika masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk membangun rumah agar jangan lagi bermukim di wilayah TNBBS," tambahnya.
Dalam hal ini, ia juga menyatakan bahwa dirinya setuju jika akan dilakukan penurunan terhadap masyarakat yang berada di TNBBS.
Namun kembali lagi, upaya tersebut juga harus memiliki solusi terbaik untuk masyarakat yang sedang mencari rezeki di kawasan itu.
"Maksud saya sangat setuju jika kita mensosialisaikan penerunan masyarakat dari kawasan hutan TNBBS,” paparnya.
Petani Pringsewu Andalkan Padi Unggul Inpari 32 dan Cakra Buana |
![]() |
---|
Tak Punya Wewenang, Pemprov Lampung Beri Solusi Bagi Peminat KPR FLPP |
![]() |
---|
Dinas PKPCK Lampung Tak Ikut Andil Program KPR FLPP 26.000 Unit, Sebut Kewenangan di Pusat |
![]() |
---|
Belum Punya GIS, Distan Pringsewu Andalkan Koordinasi Atur Irigasi |
![]() |
---|
Distan Pringsewu Atasi Risiko Kekeringan dengan Tanam Genjah dan TOT |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.