Gubernur Mirza Pastikan Perusahaan Tapioka di Lampung Sudah Kembali Beroperasi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memastikan semua perusahaan tapioka di Provinsi Lampung sudah kembali beroperasi setelah sempat tutup beberapa hari.

Hal itu setelah pemerintah Provinsi Lampung melakukan pemanggilan terhadap sejumlah perusahaan tapioka setempat.

Perusahaan mengaku tak beroperasi lantaran keberatan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp 1.350 per kilogram.

"Kita kemarin sudah panggil para perusahaan dan mereka mengaku sangat berat dan merugi hingga akhirnya memilih tutup. Tapi kita minta untuk segera buka dan hari ini sudah buka semua," ujar Mirza saat diwawancara, Rabu (12/3/2025).

Mirza menuturkan, harga singkong yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp 1.350 sebenarnya cukup baik. 

Namun, dia menilai harga tersebut belum memungkinkan diterapkan di Lampung.

"Soal harga tadi kami sudah sampaikan harga dari Pak Menteri itu baik, cuma untuk sekarang tidak memungkinkan karena kalau dipaksakan pabrik-pabrik tutup dan petani juga rugi," sambungnya.

Mirza pun meminta kepada para perusahaan agar dapat menerapkan harga yang berkeadilan hingga ditetapkan formulasi tata niaga singkong oleh panitia khusus.

"Jadi saya ambil alih sementara, saya sudah minta pabrik singkong buka tapi dengan harga yang adil, mungkin satu dua hari ini mereka akan ketemu kita lagi," kata dia.

"Tapi harga yang disepakati ini nanti bersifat sementara sampai kami menemukan formulasi tata niaga yang baik untuk singkong," pungkasnya.

Sementara Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 48 perusahaan namun hanya 24 perusahaan yang hadir.

"Kita minta pabrik harus buka semua, Alhamdulillah pabrik-pabrik mulai hari ini baik BW maupun Sinar Laut sudah mulai buka semua," jelasnya

Terkait harga, Mikdar mengaku pihaknya telah meminta perusahaan agar mengkaji ulang agar harga yang ditetapkan dapat berkeadilan.

"Untuk soal harga, pansus meminta kepada seluruh perusahaan tolong dikaji ulang harganya yang berkeadilan, sekarang perusahaan sedang menghitung supaya secepatnya pabrik mengeluarkan harga yang berkeadilan," jelasnya.

Lebih lanjut, Mikdar pung mengatakan saat ini singkong telah masuk ke dalam komoditas tanaman pangan dan mendapat subsidi pupuk dari pemerintah.

"Pupuknya sudah disubsidi, karena singkong masuk ke tanaman pangan. Pupuknya mulai tahun disubsidi sehingga ada penurunan biaya produksinya," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)