Gubernur Lampung Tekankan Kolaborasi dalam Perumusan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. 

Melalui sambutan yang dibacakan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Muhammad Firsada, gubernur menyatakan pembangunan daerah harus berorientasi pada perubahan yang lebih baik, dengan mengedepankan sinergi lintas sektor.

"Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ritme regulasi sering kali berjalan lebih lambat dibandingkan dinamika permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan perencanaan yang baik dan partisipasi aktif semua pihak," ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Balai Keratun, Jumat (21/3/2025).

RPJMD 2025-2029 merupakan tahap awal dari visi jangka panjang Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Tiga misi utama atau Tiga Cita yang akan menjadi fokus pembangunan adalah mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Gubernur juga mengulas tantangan yang masih dihadapi Provinsi Lampung, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional (4,57 persen), tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (10,62 persen), serta angka pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen.

Di sisi lain, iaoptimistis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis, Lampung dapat menarik lebih banyak investasi dan menjadi pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, serta industri berskala nasional dan global.

"Kita memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih baik. Namun, ini hanya bisa tercapai jika kita membangun infrastruktur yang terkoneksi dengan baik, mendorong hilirisasi produk pertanian dari desa, serta memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Dalam RKPD tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tema ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Mirza menekankan pentingnya program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

"Program ini tidak hanya soal gizi, tapi juga soal menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di daerah kita," tegasnya.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

"Kita harus bekerja sama, saling bahu-membahu, karena hanya dengan kolaborasi, daerah kita bisa bangkit," pungkasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan Forum Konsultasi Publik ini digelar dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Lampung.

"Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan baik RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah maupun RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan," tuturnya.