Demokrat Beralih Dukung Nanda-Anton di PSU Pilkada Pesawaran

Fery sebelumnya mengatakan, anggaran itu sudah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pada 24 Maret 2025. Berdasarkan aturan dari Permendagri dan Permenkeu, penyaluran anggaran seharusnya dilakukan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan. 

Kendati demikian, kata Fery, tahapan PSU tetap berjalan. Sampai saat ini, KPU Pesawaran terus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan PSU.

Sementara itu, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami sebelumnya menyebut, berdasarkan NPHD antara Pemkab Pesawaran dan KPU Pesawaran, disepakati anggaran untuk PSU sebesar Rp 15,4 miliar. Namun, Erwan mengatakan, hingga kini Pemkab Pesawaran belum menyalurkan anggaran untuk penyelenggaraan PSU ke KPU Pesawaran sebesar Rp 9 miliar.

"Dana PSU Rp 15,4 miliar itu berasal dari dana sisa Pilkada 2024 yang masih ada di KPU Pesawaran Rp 6 miliar lebih ditambah dari Pemkab Pesawaran sebesar Rp 9 miliar," kata Erwan.

Menurut Erwan, hingga saat ini KPU Pesawaran hanya memanfaatkan sisa dana Pilkada 2024 untuk melaksanakan tahapan PSU Pesawaran. Dia pun berharap Pemkab Pesawaran segera mencairkan sisa anggaran untuk memenuhi kebutuhan PSU.

"Kami berharap sih dana Rp 9 miliar dari Pemkab Pesawaran itu bisa segera disalurkan ke KPU Pesawaran, sehingga bisa segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan semua tahapan PSU Pesawaran," kata Erwan. 

Lebih lanjut, Erwan mengungkapkan, pihaknya terus mengawal pelaksanaan semua tahapan PSU Pesawaran untuk melakukan komunikasi secara intens dengan KPU Pesawaran.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama/Hurri Agusto)