Ditinjau Kementerian PU, Lahan di Jati Agung Lampung Diusulkan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Dan ini semuanya full dari APBN, kita hanya diminta mengusulkan lokasi," jelasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat sekitar 280 pemerintah kabupaten/kota yang telah mengusulkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu terdapat 53 titik Sekolah Rakyat yang sudah selesai disurvei dan akan mulai beroperasi pada tahun ini.(hur)

Pilihan Alternatif

Pemerintah pusat berencana akan membangun Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026 ini.

Untuk menghadapi ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan dua lokasi untuk diusulkan ke Kementerian Sosial agar dijadikan Sekolah Rakyat.

Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, M Firsada sebelumnya mengatakan, usulan dua lokasi tersebut sebagai pilihan alternatif untuk mendukung program pemerintah pusat.

"Dari Kementerian Sosial meminta agar pemerintah daerah mengusulkan lokasi sekolah rakyat. Syarat luasnya minimal 5 sampai 10 hektare dan diutamakan sudah ada bangunannya," kata Firsada saat diwawancara, Senin (17/3) silam.

Firsada pun mengatakan bahwa kedua lokasi yang akan di usulkan tersebut telah berdiri bangunan, yakni di SMA Unggul Terpadu Sulusuban, Lampung Tengah, dan UPTD Mardi Guna di Lempasing, Pesawaran.

"Ada dua opsi yang akan kita usulkan dan akan kita tinjau. Pertama posisinya ada di SMA Unggul Terpadu di Sulusuban dan kedua UPTD Mardi Guna di Lempasing," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika lokasi yang diusulkan sudah terdapat bangunan maka Sekolah Gratis akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Namun, jika lokasi yang diusulkan masih berupa lahan kosong, maka pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kalau sudah ada lokasi dan bangunannya operasional Sekolah Rakyat akan dilaksanakan tahun ini.

Tetapi jika belum ada bangunan, akan dibangun oleh kementerian PU tahun ini dan proses operasional nya akan dilaksanakan tahun depan," kata dia. (hur)