Dedi Mulyadi Bongkar Alasannya Tanya Tarif Kencan PSK di Subang, Mau Beri Uang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Subang - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya membongkar alasan tanya tarif kencan PSK di Subang.

Bahkan Dedi Mulyadi meminta kepada seorang PSK yang ditemuinya itu berkata jujur soal tarif sekali kencan.

Namun PSK yang berhadapan dengan Dedi Mulyadi ini malah malu sehingga Gubernur Jawa Barat tersebut memutuskan nilai uang yang akan diberikan.

Ternyata uang yang akan diberikan Dedi Mulyadi tersebut tujuannya untuk bekal pulang  PSK yang dia temui.

Uang itu sebagai ganti penghasilan sebagai PSK.

"Teh jujur sama saya, berapa kalau langganan ke sini?" tanya Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan media sosialnya, Minggu (20/4/2025).

"Enggak pak," kata si PSK malu-malu tak mau menjawab.

Ia pun menjelaskan maksudnya menanyakan tarif sekali kencan.

"Maksud saya teteh kan harus pulang dulu, tempatnya kan mau kita bongkar, saya kan harus ngasih bekel teteh pulang," kata Dedi.

Karena si PSK ini tidak mau menjawab, Dedi pun hanya bisa mengira-ngira untuk memberinya uang.

Dedi pun memberinya uang Rp2 juta plus uang tambahan ongkos pulang dan bantuan ini diterima oleh si PSK tersebut.

"Teteh pulang dulu, tempatnya mau kita rapikan," ucap Dedi.

"Teteh di sini sama siapa?" tanyanya lagi. 

Sambil menutup wajahnya karena malu, PSK tersebut mengaku dia tinggal bersama Mamah Tati.

Mamah Tati ini juga merupakan pemilik tempat dan bangunan liar tersebut.

Dari obrolan ini juga terungkap bahwa PSK tersebut adalah janda yang sudah tiga kali menikah, namun tak punya anak.

Dia mengaku tak punya pekerjaan sehingga bergabung dengan Mamah Tati.

Selain tempat prostitusi, di barisan bangunan yang sama Dedi didampingi Bupati Subang juga menemukan adanya warung sekaligus rumah tanpa izin yang dihuni janda.

Dedi juga memberikan sejumlah uang agar mereka bisa pindah sampai nanti diberikan informasi terkait ganti penempatan warungnya.

Seorang penghuni warung bahkan sampai menangis karena dia juga mendapat bantuan tambahan untuk anak-anaknya dari Dedi.

Sementara itu, ratusan warga dibuat resah dengan rencana kebijakan Dedi Mulyadi.

Di mana ia berencana aktifkan kembali jalur Kereta Api (KA) Bandung-Ciwidey yang telah lama tidak beroperasi.

Hal ini membuat warga yang telanjur tinggal di sepanjang jalur KA tersebut cemas.

Apalagi sudah ada yang memiliki bangunan permanen.

Melansir Kompas.com, satu kawasan yang terdampak adalah Kampung Ciluncat, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

Ketua RT 07/RW 01, Dadan Rustandi (42), membenarkan bahwa para warga di kampungnya sudah resah.

"Kalau warga sebenarnya sudah mulai resah semuanya. Soalnya kata informasi yang beredar, lima tahun ke depan mau dijalankan lagi (jalur KA Bandung-Ciwidey)."

"Jadi warga sudah resah, semua resah," ungkap Dadan saat ditemui pada Jumat (18/4/2025).

Selama hampir 18 tahun tinggal di kampung tersebut, banyak warga telah mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen.

Bahkan ada rumah yang dibangun di atas jalur kereta api, dan beberapa di antaranya masih memiliki rel kereta api di dalam rumah mereka.

Dadan menjelaskan bahwa hampir seluruh warga di RT 07/RW 01 membangun rumah di atas jalur rel kereta api yang telah lama tidak beroperasi.

Jalur rel kereta api tersebut juga dimanfaatkan oleh warga sebagai jembatan transportasi.

Mereka menutupi rel dengan beton dan semen, sehingga jalur tersebut berfungsi sebagai fondasi yang kokoh.

Namun, banyak jalur rel yang terputus karena sudah ada bangunan di atasnya, dan ada pula yang dijadikan jalan setapak untuk aktivitas sehari-hari warga.

Jika rencana aktivasi KA Bandung-Ciwidey dilanjutkan, sekitar ratusan warga di Kampung Ciluncat, khususnya yang terancam kehilangan tempat tinggal, akan terdampak.

"Di sini Kepala Keluarganya (KK) ada sekitar 60. Kalau ditambah dengan warga yang ngontrak, ada sekitar 70-an KK. Jika dihitung jiwa, mungkin lebih dari 200 orang," tambah Dadan.

Selain bangunan rumah, satu fasilitas umum, yaitu masjid, juga terancam tergusur.

Meskipun demikian, Dadan dan warga lainnya tidak sepenuhnya menolak rencana tersebut.

Mereka memahami bahwa jalur kereta api dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Jawa Barat, namun mereka juga menuntut keadilan dan kemanusiaan.

"Kami sebagai warga, sebenarnya tidak apa-apa mau dijalankan kembali (KA Bandung-Ciwidey), asalkan pemerintah tidak menelantarkan masyarakat. Yang penting kami ada hunian lagi, tidak masalah mau kecil juga," tegas Dadan.

Kekhawatiran serupa juga dirasakan Iim (36), warga Kampung Cibeureum Jati, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Dia mengaku cemas jika rencana tersebut benar-benar dilaksanakan, karena jalur kereta di tempat tinggalnya sudah dijadikan rumah sekaligus tempat usaha.

"Sebetulnya boleh saja (jalur KA Bandung-Ciwidey) kembali diaktifkan, tapi saya bingung nanti usaha di mana lagi. Soalnya, pasti bangunan ini dibongkar," ucap Iim.

Iim telah tinggal di atas jalur rel kereta api tersebut selama lebih dari 15 tahun bersama suami dan anak-anaknya.

"Anak saya yang kedua, yang masih SD, bahkan bilang ke saya, gimana kalau kita diusir, tinggal di mana."

"Saya bingung harus jawab apa. Jadi kalaupun rencana itu ada, harapannya, pemerintah menyiapkan tempat tinggal buat kita," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com 

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / TRIBUNNEWS.COM )

BACA BERITA POPULER