Pendapatan Pemprov Tertinggi dalam 5 Tahun, Akademisi Unila Puji Gubernur Mirza

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pencapaian Pemprov Lampung dalam kinerja keuangan pada triwulan kedua 2025 mendapat pujian dari kalangan akademisi.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal disebut sebagai sosok pemimpin yang adaptif.

Diketahui, hingga 10 Mei 2025, realisasi pendapatan Pemprov Lampung sudah mencapai Rp 2,25 triliun.

Angka itu merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung (Unila) Saring Suhendro menilai, tingginya realisasi pendapatan Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir dipengaruhi faktor pemimpin yang adaptif. 

Selain itu, gubernur juga menerapkan manajemen fiskal yang lincah. 

“Gubernur Mirza tidak memilih untuk menyalahkan atau membela diri saat ditegur pusat. Saya menilai strategi fiskal Pemprov Lampung sebagai praktik reformasi yang tidak defensif, tetapi solutif dan dinamis,” kata Hendro, sapaan akrabnya, Senin (12/5/2025).

"Jadi kalau hari ini orang bertanya, apa kabar realisasi APBD Lampung, jawabannya adalah dari yang disebut tertinggal, kini justru jadi percepatan fiskal yang patut dicontoh," lanjutnya. 

Diteruskannya, dalam kerangka tata kelola keuangan daerah, capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang cepat dan berbasis data mampu mengoreksi persepsi negatif publik. 

“Lebih dari sekadar membelanjakan anggaran, Pemprov Lampung telah menunjukkan bagaimana fiscal leadership bisa dijalankan secara efektif melalui instrumen manajemen kas dan akuntabilitas kinerja anggaran,” tuturnya.

Pengurus ISEI Lampung ini mengatakan, saat berada di Forum Nasional Percepatan Realisasi APBD yang digelar Kementerian Dalam Negeri pekan ini, Pemprov Lampung sempat dipertanyakan. 

Bahkan data per 7 Mei 2025 menyebut Pemprov Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.

"Tetapi kalau kita lihat data terbaru per 10 Mei 2025, ternyata faktanya berubah drastis. Realisasi pendapatan Pemprov Lampung justru melonjak jadi 30,23 persen dan belanja daerah pun tembus 24,62 persen," papar Hendro.

Bahkan, kata dia, data ini menunjukkan pencapaian di atas rata-rata nasional. Ini bukan hanya membaik. Namun capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir. 

Jika dibandingkan per 28 Februari 2025 lalu, pendapatan daerah baru menyentuh 8,83 persen dan belanja 5,67 persen. 

"Dalam waktu dua bulan, Maret dan April, realisasinya naik lebih dari 21 poin untuk persentase pendapatan dan hampir 19 poin untuk belanja," ucap dia.

Menurutnya, hal ini bukan peningkatan biasa, namun ini akselerasi fiskal yang luar biasa. 

Mirza langsung mengarahkan percepatan pada tiga titik krusial, menyesuaikan penatausahaan kas dengan jadwal pembangunan nyata, bukan sekadar formalitas administrasi.

Dia juga mengintegrasikan penggunaan dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan realisasi. 

Ia menjaga efisiensi perputaran kas, supaya dana yang masuk segera bekerja untuk masyarakat. 

"Ketika daerah lain masih sibuk mempersiapkan kegiatan, Pemprov Lampung justru sudah mengeksekusinya," jelas Hendro lagi. 

Ia mengatakan, inilah yang disebut dengan shock response, yaitu tahu kapan harus gas dan kapan harus rem. 

Bahkan Mendagri Tito Karnavian sendiri menekankan bahwa belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi, dan Pemprov Lampung menjawab itu bukan dengan retorika, tapi dengan angka.

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki,” tandasnya. 

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)