Daftar 6 Lokasi Tambang di Bandar Lampung Diduga Ilegal Keruk Bukit Kini Diselidiki Polisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Daftar 6 lokasi tambang yang diduga melakukan aktivitas ilegal pengerukan bukit yang menjadi biang kerok banjir di Bandar Lampung disegel oleh Pemprov Lampung dan Polda Lampung.

Pemprov Lampung bersama Polda Lampung sudah melakukan verifikasi lapangan di enam titik lokasi yang diduga menjadi sumber aktivitas tambang ilegal dan pengerukan bukit.

Kegiatan verifikasi lapangan tersebut dilakukan oleh verifikator Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Lampung didampingi penyidik Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung.

Pemasangan pelang peringatan telah dilakukan di enam titik lokasi lalu diserahkan berita acara.

Dengan rincian satu berita acara diserahkan kepada pihak legal PT MSB, dua berita acara dititipkan kepada satpam karena tidak ada aktivitas dan pemilik, serta tiga berita acara lainnya diserahkan kepada lurah setempat karena lokasi tanpa penjaga dan aktivitas.

Dari enam titik yang dipasang pelang, polisi melakukan penyelidikan di tiga titik utama, yakni PT MSB yang saat ini dalam tahap lidik, serta PT Campang Jaya dan PT JC yang juga sedang dalam tahap klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.

Sedangkan tiga titik lainnya masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk mengetahui siapa penanggung jawabnya, karena saat pemasangan pelang tidak ditemukan penjaga atau yang bertanggung jawab.

"Kami menemukan tidak hanya aktivitas tambang ilegal, tetapi juga penggalian dan pengerukan bukit yang dilakukan dengan alasan pembangunan perumahan dan lahan parkir alat berat," ujar Direktur Reskrimsus Polda Lampung Kombes Derry Agung Wijaya, Minggu (11/5).

"Hal ini sangat berpotensi merusak lingkungan dan memperparah risiko banjir di Bandar Lampung," sambungnya.

Ia menambahkan, kendala di lapangan saat pemasangan pelang adalah tidak ditemukannya aktivitas di lokasi, dengan beberapa titik hanya dijaga tanpa aktivitas dan beberapa lainnya tanpa penjaga sama sekali.

Terkait dugaan tindak pidana, penyidik menjerat pelaku dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Pasal 109 atau 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pihaknya bersama instansi terkait terus mengawal proses penyelidikan ini dan akan menindaklanjuti hasilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat di Bandar Lampung.

"Kami berkomitmen menindak tegas aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat," kata Derry.

"Penegakan hukum ini penting agar kejadian banjir akibat kerusakan lingkungan tidak terulang," tukasnya.

2 Lokasi Disegel

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung menyegel dua lokasi tambang galian di Jalan Alimudin Umar, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Senin (5/5).

"Kami dari DLH Provinsi bersama tim pengawas, DLH Kota, Polda, dan pihak kelurahan memasang pelang penyegelan di dua lokasi," ujar Kabid Penataan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Yulia Mustika Sari.

Ia menyebut penyegelan terkait adanya ketidaksesuaian antara dokumen izin dan kegiatan di lapangan.

"Setelah dicek, ada ketidaksesuaian antara dokumen izin dan kegiatan di lapangan," terangnya.

Ia menjelaskan lokasi tambang galian berada di kawasan lindung, perdagangan dan jasa, bukan kawasan tambang.

Untuk memastikan statusnya, pihaknya akan dikonfirmasi ke Dinas Perkim Kota Bandar Lampung dan PTSP.

"Izin hanya boleh dikeluarkan jika peruntukan lahannya sudah benar dan sesuai tata ruang," ujarnya.

"Kalau bukan peruntukannya, jangan sekali-kali keluarkan izin. Harus dicek dulu tata ruangnya," sambungnya.

Ia juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas tambang ilegal, salah satunya menyebabkan kerusakan drainase yang memicu banjir.

"Kami sangat konsen dengan hal ini. Harus ada koordinasi lintas dinas dalam hal pembinaan dan pengawasan," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan verifikasi lapangan, terutama di wilayah Campang Jaya dan Campang Raya yang kasusnya tidak berhenti di sini.

Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi serupa jika ditemukan tambang lain yang bermasalah secara izin maupun tata ruang. 

Jangan Korbankan Lingkungan

Pemprov Lampung bakal menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting, namun jangan sampai mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup.

"Kita ingin ekonomi tumbuh, investasi tumbuh dan pendapatan masyarakat juga tumbuh. Tapi kita ingin tumbuhnya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak saling merugikan," ujar Mirza, Kamis (17/4) lalu.

Menurut Mirza, permasalahan banjir yang belakangan terjadi merupakan akumulasi dari puluhan tahun pengelolaan lingkungan yang kurang baik.

"Mungkin banjir yang kita alami sekarang bukan semata karena dampak hari ini atau bulan kemarin, tetapi karena puluhan tahun kerusakan lingkungan," tutur Mirza.

"Maka dari itu, kita ingin melakukan penataan yang lebih baik yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan," sambungnya.

Mirza mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung setempat sebelumnya juga telah memberikan masukan terkait pentingnya menjaga ekosistem.

Mirza menegaskan Pemprov Lampung bakal melakukan tindakan hukum terhadap pelaku usaha tambang yang tidak memiliki izin lengkap.

"Kita ingin tindakan tegas dan pengendalian banjir segera dilakukan. Jika izin suatu aktivitas tidak sempurna dan tidak lengkap, maka akan langsung kita tindak," pungkasnya. (dom/hur)