Polemik Pemindahan 4 Pulau di Aceh, Prabowo Putuskan Pekan Depan

Rifqinizamy mengingatkan bahwa penyelesaian polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut tidak boleh hanya mempertimbangkan sisi administratif dan yuridis. 

“Tetapi juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami meyakini Presiden akan segera mengambil langkah yang tegas dan memberikan kepastian di mana empat pulau tersebut,” jelas Rifqinizamy.

Oleh karena itu, lanjut Rifqinizamy, pemerintah harus berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan sengketa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

Sebab, perseteruan soal penempatan wilayah administrasi keempat pulau tersebut bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat.

“Jika tidak hati-hati dalam menetapkan empat pulau ini, ini bisa berpotensi mengancam disintegrasi bangsa,” jelas Rifqinizamy. 

Politikus NasDem itu pun menyinggung ketegangan hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh yang pernah terjadi di masa lalu.

Menurut dia, ketegangan yang selama ini sudah terselesaikan harus tetap terjaga dan tak boleh tercederai oleh masalah ketidaktepatan menyelesaikan masalah administrasi pulau. 

“Kita sangat ingat bagaimana relasi antara Jakarta dengan Aceh. Karena itu, jangan sampai masalah sengketa empat pulau yang selama ini secara kesejarahan berada di Aceh, kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumatera Utara, itu melukai masyarakat Aceh dan menjadi pemicu, dalam tanda kutip, hubungan antara Jakarta dan Aceh,” tuturnya. 

Sanksi Mendagri

Di sisi lain, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I Muslim Ayub menilai Presiden Prabowo Subianto harus memberikan sanksi kepada Mendagri Tito Karnavian karena sudah mengeluarkan putusan kontroversial terkait status empat pulau yang semula masuk wilayah Aceh Singkil menjadi wilayah Sumut. 

Hal ini menyusul rencana Presiden Prabowo mengambil alih masalah itu setelah berlarut-larut. Terlebih, keputusan itu membuat Aceh dan Sumut bersengketa. 

"Kalau sudah menjadi kehebohan ke publik, Presiden harus memberi punishment juga terhadap bawahannya. Jangan begitu saja. Bagi saya, Pak Tito harus diberi peringatan karena memberikan keputusan," kata Muslim, Sabtu (14/6/2025). 

Muslim menuturkan, keputusan kontroversial itu sudah menghebohkan jagat maya dan membuat masyarakat waswas. Menurutnya, masalah itu pun mengerdilkan kerja DPR RI yang dianggap masyarakat ikut andil memberikan keputusan. 

"Kami ini kan pilihan dari rakyat. Seolah-olah kita itu tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan empat pulau. Kita ini kan sudah menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat," tuturnya. "Jadi rasanya kita nggak nyaman, semua nggak nyaman. Keputusan yang tidak benar," imbuh dia. 

Lebih lanjut, ia yakin Prabowo akan mengambil keputusan dan kebijakan yang menguntungkan. Namun baginya, Mendagri Tito tetap harus diberi peringatan karena masalah ini.