Alasan Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek Tak Disoal Pramono Anung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Alasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ogah patungan subsidi Transjabodetabek tak disoal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Justru Pramono Anung di hadapan Dedi Mulyadi, mengaku bakal menggratiskan warga Jawa Barat naik angkutan umum di Jakarta.

Pramono Anung menyampaikan itu dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Kebetulan forum tersebut juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan beberapa kepala daerah lainnya.

Setelah mendapat respons dari Dedi Mulyadi yang ogah patungan subsidi Transjabodetabek, Pemprov DKI Jakarta tidak menyerah.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap langkah alternatifnya.

Ia mengaku pihaknya mengajukan tambahan anggaran hingga Rp400 miliar untuk menunjang operasional layanan Transjabodetabek.

Untuk diketahui, perluasan layanan Transjabodetabek memang belakang terus digencarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Syafrin bilang, tambahan anggaran tersebut akan diajukan dalam APBD Perubahan 2025 yang sebentar lagi akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

“Ya untuk tahun ini akan ada penambahan sekitar Rp300 miliar sampai Rp400 miliar,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan subsidi tarif bagi pengguna layanan Transjabodetabek.

Nantinya per penumpang akan mendapat subsidi Rp11.500, sehingga masyarakat yang menggunakan layanan ini cukup membayar Rp3.500.

“Sebagian (penambahan anggaran) untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujarnya.

Sejauh ini, sudah ada lima rute baru Transjabodetabek yang diresmikan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, yaitu Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, Blok M-Bogor, Cawang-Vida Bekasi, dan Lebak Bulus-Sawangan.

Pramono pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menambah layanan Transjabodetabek, sehingga akses transportasi publik dapat diperluas kepada masyarakat, khususnya warga daerah penyangga yang selama ini bekerja di ibu kota.