Gubernur Bobby Nasution Tegang Saat Ditanya Soal Kadis PUPR yang Kena OTT KPK

Ia pernah menjadi Camat Medan Tuntungan (2019), lalu menjabat sebagai Kadis PU Kota Medan.

Tahun 2024, ia dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Sekda Medan, sebelum akhirnya dilantik sebagai Kadis PUPR Provinsi Sumut pada 24 Februari 2025.

Pelantikan itu, menurut pengamat, bukan tanpa campur tangan politik. Boyamin dari MAKI menilai jabatan tersebut erat kaitannya dengan kedekatan mereka sejak masa kampanye.

Proyek Jumbo yang Digarap Topan Ginting

Sepanjang kariernya, Topan terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur besar. Beberapa proyek yang kini menjadi sorotan antara lain:

Proyek Underpass HM Yamin–Jalan Gaharu senilai Rp170 miliar

Pembangunan Gedung Kejati Sumut delapan lantai – Rp95,7 miliar

Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua hingga Sipiongot – Rp231,8 miliar

KPK saat ini sedang menelusuri proses pengadaan dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut karena diduga terjadi suap dan praktik gratifikasi.

OTT KPK dan Penetapan Tersangka

Pada Sabtu (28/6/2025), KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan lima orang tersangka.

Selain Topan, ada Rasuli Efendi Siregar (PPK Dinas PUPR), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), M. Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT Dalihan Natolu Grup), dan M. Rayhan Dulasmi Pilang (Direktur PT RN).

“KPK menetapkan lima orang tersangka dan akan terus mendalami proyek-proyek lain di Sumut,” kata Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers.

MAKI Desak Bobby Diperiksa: Ini Soal Transparansi

Melihat pola rekrutmen dan percepatan karier Topan, MAKI mendesak agar Bobby juga dipanggil oleh KPK.

“Kalau KPK tidak segera memanggil Bobby, saya akan gugat praperadilan. Ini bukan soal bersalah atau tidak, tapi demi transparansi publik,” tegas Boyamin.

Baca juga: Gubernur Bobby Nasution Siap-siap, KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Korupsi Kadis PUPR

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / TRIBUNNEWS.COM )