DPRD Lampung Tantang Calon Direksi BUMD Tak Terima Gaji Sebelum Bisnis Untung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris, melontarkan tantangan berani terhadap calon direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun tantangan ini seiring Pemerintah Provinsi Lampung yang sedang bersiap melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap direksi lima unit BUMD baru.

Terkait hal ini, Munir Abdul Haris menantang agar para calon Direktur Utama BUMD baru tersebut siap tidak menerima gaji apabila usaha yang mereka pimpin belum mencetak keuntungan. 

Menurut Munir, tantangan ini merupakan bentuk keseriusan dalam membenahi kinerja perusahaan daerah yang selama ini dinilai membebani keuangan daerah.

"Kalau perlu, yang jadi Dirut BUMD sebelum BUMD untung, tidak usah digaji. Itu baru luar biasa," ujar Munir saat dimintai keterangan, Rabu (2/7/2025).

Munir menyoroti kondisi keuangan Pemprov Lampung yang sangat serius, dengan total utang jangka pendek dan jangka panjang mencapai lebih dari Rp1,8 triliun, termasuk utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 15 kabupaten dan kota. 

Ia juga mengeluhkan anggaran infrastruktur jalan tahun 2025 yang tidak lebih dari Rp1 triliun, yang dinilainya tidak akan memadai.

Munir mengatakan, pekerjaan rumah terbesar Pemprov Lampung saat ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak maupun non-pajak. 

Potensi PAD dari sektor non-pajak, seperti keuntungan BUMD, disebutnya belum tergarap optimal. 

Dia pun menyebut bahwa beberapa BUMD yang sudah lama berdiri justru menyedot dana dari APBD.

Munir menyebutkan penyertaan modal Pemprov Lampung kepada sejumlah BUMD di masa lalu, di antaranya PT Wahana Raharja sebesar Rp 19,5 miliar, PT Lampung Jasa Utama (LJU) sebesar Rp40 miliar, Bank Lampung sebesar Rp 176 miliar, PT Askira sebesar Rp 500 juta, PT Riau Airlines sebesar Rp 1 miliar, serta Kawasan Industri Lampung sebesar Rp 400 juta. 

Namun, kata dia, hingga kini belum ada hasil signifikan berupa keuntungan bersih yang masuk ke kas daerah dari BUMD tersebut.

"BUMD itu seharusnya memberi kontribusi lewat dividen. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," tegas Munir.

"Tentu Kami mendukung, tapi kalau prosesnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, maka hasilnya juga akan sama saja, boro-boro untung malah membebani APBD," imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri saat ini sedang bersiap melakukan rekrutmen direksi untuk lima BUMD baru.