Tanggapan DPRD Lampung soal Keluhan Sekolah Swasta, Ijazah PDF hingga Program SIGER

“Ini harus dicarikan titik temu. Kita tidak bisa sekadar menyalahkan sekolah.”

Menutup pernyataannya, Junaidi mendorong agar persoalan pendidikan swasta dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. 

"Mumpung ini sedang dibahas, kita harus pastikan keberpihakan kepada sekolah swasta tidak diabaikan," ujarnya.

Sementara anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Condrowati, meminta Dinas Pendidikan segera mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri. 

Ia menilai ketimpangan jumlah rombongan belajar (rombel) antara sekolah negeri dan swasta makin tajam, dan dapat mematikan eksistensi sekolah swasta.

“Bayangkan, yang diterima di SMA negeri ada 10.385 siswa, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 2.400 siswa. Saya punya datanya,” kata Condrowati.

Ia mencontohkan, ada sekolah negeri yang memiliki rombel jauh di atas kewajaran. 

“SMKN 4, misalnya, menerima 864 siswa baru. Itu artinya rombelnya lebih dari 20, bahkan bisa 27,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan perlu menetapkan batas maksimal rombel di sekolah negeri, agar ada distribusi siswa yang lebih merata dan adil. 

“Kalau per sekolah negeri maksimal 10 atau 12 rombel saja, dengan rata-rata 36 siswa per rombel, sisanya bisa masuk ke sekolah swasta. Ini belum pernah terjadi, padahal sangat mungkin dilakukan,” kata dia.

Condrowati juga menyayangkan tidak dilibatkannya sekolah swasta dalam rapat teknis penerimaan siswa baru. 

“Sudah tiga tahun sekolah swasta tidak pernah diajak rapat soal PPDB. Padahal kalau diajak, kepala sekolah bisa menyampaikan langsung keluhannya,” ucapnya.

Ia menegaskan, ke depan pihaknya akan mengoordinasikan dengan Komisi V agar kepala sekolah swasta bisa dilibatkan dalam rapat-rapat pembahasan teknis PPDB.

“Ini soal keberlangsungan. Kita semua tahu, setiap orang tua tentu ingin anaknya masuk negeri, termasuk saya. Tapi negara tidak boleh membiarkan sekolah swasta mati. Maka harus ada kebijakan yang adil,” ujarnya.

Condrowati menyatakan akan menyampaikan langsung hal ini ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.