Launching Desa Migran di Lamtim, Menteri P2MI Sebut Momentum Penting Peningkatan Kualitas SDM Lokal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melaunching 20 Desa Migran Emas di GOR Bumi Tuah Bepadan, Lampung Timur, Kamis (31/7/2025).

Peluncuran Desa Migran Emas menjadi momentum penting dalam transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang berfokus pada pelindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas SDM lokal.

Program ini juga menjadi inspirasi untuk desa-desa lain dalam menyiapkan warganya menyongsong peluang kerja global secara bermartabat.

Program yang jjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul, siap bersaing di kancah internasional secara legal dan aman.

Suasana penuh semangat dan antusiasme tampak dari peserta yang menyambut baik program ini.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan rasa bangga atas peluncuran program tersebut di wilayahnya.

Baca juga: Pemkab Lampung Timur Gelar Isbat Nikah Terpadu untuk 193 Pasutri

Baca juga: Bupati Lampung Timur Terpilih Jadi Wakil Sekjen Apkasi 2025-2030

EIa mengungkapkan, Lampung Timur merupakan kabupaten pengirim pekerja migran terbanyak di Provinsi Lampung dan peringkat ke-8 secara nasional.

"Dengan launching Desa Migran Emas ini, kita meletakkan fondasi yang cerdas dan solutif bagi masa depan pekerja migran Indonesia, terutama generasi muda. Kami berharap, masyarakat semakin paham tentang pentingnya bekerja ke luar negeri secara prosedural dan legal,” urai Ela.

Ela menyampaikan, 20 desa yang ditetapkan sebagai Desa Migran Emas telah memenuhi indikator penting, seperti memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan migran dan menjadi desa dengan jumlah pengiriman PMI terbanyak.

"Salah satunya adalah Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono yang tercatat mengirim lebih dari 600 pekerja migran," kata Ela.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan pentingnya keberadaan kementerian yang khusus mengurus pekerja migran Indonesia. 

Kementerian ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 139 Tahun 2024 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kenapa harus ada Kementerian P2MI? Karena jumlah PMI kita sangat besar, lebih dari 5,2 juta yang terdaftar, belum termasuk yang non-prosedural. Sayangnya, 97 persen dari kasus kekerasan terhadap pekerja migran terjadi pada mereka yang berangkat secara ilegal,” tegas Karding.

Dia juga mengatakan, keberangkatan prosedural menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa mengetahui lokasi kerja, jenis pekerjaan, hingga siapa yang mengirim dan menerima PMI tersebut.