Anggota DPRD Lampung Larang Keras Pungli Dana Program Indonesia Pintar di Lampung Tengah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris baru-baru ini menyelesaikan serangkaian kegiatan reses maraton di 12 titik di Kabupaten Lampung Tengah. 

Kunjungan yang berlangsung dari 23 Juli hingga 1 Agustus 2025 ini bertujuan menyerap aspirasi warga dan memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Selama kegiatan reses, bantuan pendidikan serta perbaikan infrastruktur menjadi perhatian utama bagi Munir.

Sebanyak 25.363 siswa di Lampung Tengah menerima buku rekening Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi, dengan total nilai mencapai Rp 19.239.150.000. 

Munir menegaskan, dana tersebut sepenuhnya hak siswa dan melarang keras adanya pungutan liar.

"Ini bantuan untuk pendidikan, mohon digunakan untuk keperluan sekolah. Jangan sampai ada oknum yang melakukan pungli," tegas Munir. 

Ia juga meminta kepala sekolah, operator, kepala kampung, dan bhabinkamtibmas untuk ikut mengawal program ini.

Selain fokus pada pendidikan, Munir juga memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan.

Dia menuturkan, Lampung Tengah tahun ini akan mendapatkan 10 ruas jalan provinsi yang akan diperbaiki dengan anggaran mencapai Rp 97.226.750.400. 

Pembangunan ini mencakup sejumlah ruas penting seperti Seputih Surabaya-Sadewa, Gunung Sugih-Padang Ratu, dan Kalirejo-Bangun Rejo.

Di sisi lain, Munir juga menyoroti masalah kedaulatan desa di SP 1, SP 2, dan SP 3 Way Terusan yang telah 28 tahun belum memiliki status definitif. 

Ia berjanji akan mengawal perjuangan warga untuk mendapatkan kepastian status desa.

"Saya akan berjuang semaksimal kemampuan saya agar desa ini menjadi desa definitif. Kuncinya, seluruh warga masyarakat harus kompak dan bersatu padu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Munir juga mengapresiasi kinerja Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya atas pembangunan ruas jalan Purwosari-Poncowarno. 

Ia berharap desa tersebut, yang memiliki pondok pesantren tertua di Lampung, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.