Pemerintah Beri 17 Paket Stimulus, Akademisi Unila: Mirip Kucuran Dana untuk Himbara

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kebijakan berupa 17 paket stimulus ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6-8 persen sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung Asih Murwiati.

Namun, Asih mengingatkan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan suprastruktur atau kelembagaan yang kredibel.

"Pada prinsipnya, kebijakan ini memang untuk akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kita juga harus memikirkan bagaimana mekanisme implementasi kebijakan dengan suprastrukturnya (kelembagaan)," kata Asih, Senin (15/9).

Asih pun menilai kebijakan 17 program yang baru diterapkan ini sebagai langkah ekspansif fiskal, sama halnya dengan gelontoran Rp 200 triliun kepada bank anggota Himbara. 

Menurut dia, program-program ini berperan sebagai "pelumas" untuk menggerakkan sektor-sektor potensial mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Terkait serapan tenaga kerja, Asih melihat program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti yang terlihat pada program Koperasi Merah Putih dan modernisasi kampung nelayan. 

Namun, dia menegaskan, implementasi program ini juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dari tingkat pusat dan yang terpenting di tingkat paling bawah (desa).

"Jika SDM di tingkat desa tidak mumpuni, implementasi program akan terganggu. Maka yang diperlukan adalah komitmen kelembagaan harus disiapkan dengan matang," tegas Asih.

Dia juga beberapa memberikan tiga catatan penting agar program ini berjalan maksimal. 

"Pertama, pemerintah harus memastikan akurasi data. Karena data yang tepat akan menciptakan keselarasan antara rencana, realisasi, serta monitoring dan evaluasi program," ujar Asih.

Lalu, setiap kebijakan memiliki jeda waktu (timelapse) antara perumusan dan implementasinya, sehingga pemerintah harus sigap mengantisipasi perubahan situasi agar kebijakan tidak kehilangan momentum.

"Kalau (pemerintah) tidak hati-hati, kadang situasi cepat berubah sehingga ini harus diantisipasi supaya penerapan kebijakan itu berjalan dengan baik dan lancar sampai diterima oleh masyarakat," jelas Asih.

Ketiga, Asih menekankan pentingnya konsistensi informasi dalam implementasi kebijakan. 

"Pemerintah juga harus menjaga konsistensi informasi. Karena jika terjadi asimetris informasi, target kebijakan tidak akan tercapai," imbuhnya.