Lampung Urutan ke-35 Tingkat Partisipasi Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Provinsi Lampung menempati urutan ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia dalam tingkat partisipasi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, persentase partisipasi siswa yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri hanya mencapai 22,29 persen.

Angka ini bahkan berada di bawah Papua Selatan dan Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, membenarkan data tersebut.

“Iya, Lampung berada di urutan ke-35 dari 38 provinsi. Persentasenya hanya 22 persen,” kata Thomas saat dikonfirmasi, Senin (11/8/2025).

Ia mengakui angka itu sangat memprihatinkan.

“Melihat ini, saya langsung merapatkan tim kerja dan memerintahkan satuan pendidikan melakukan perombakan besar-besaran,” ujarnya.

Thomas menginstruksikan agar sekolah melakukan sosialisasi dan asesmen awal untuk semua siswa dari kelas 10 hingga 12.

Khusus kelas 12, ia meminta agar diberi materi tambahan untuk mempersiapkan ujian dan tes masuk perguruan tinggi negeri.

Menurutnya, sekolah perlu menyediakan kelas khusus bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mereka mendapat pembekalan penuh agar peluang lolos lebih besar.

Disinggung soal penyebab rendahnya angka partisipasi, Thomas menyebut banyak faktor.

“Mungkin karena biaya, kurangnya minat siswa, tapi yang paling utama adalah kompetensi guru. Kami temukan mayoritas siswa yang lolos adalah yang ikut bimbingan belajar. Artinya, kompetensi guru di sekolah perlu ditingkatkan,” tegasnya.

Thomas menilai guru harus mengubah pola mengajar, memberikan arahan, serta membekali siswa dengan pemahaman pentingnya pendidikan tinggi.

Ia juga mendorong adanya kampus expo untuk memberikan informasi kepada siswa yang kurang memahami jalur masuk perguruan tinggi.

“Yang paling penting, guru harus berakreditasi. Banyak guru kita yang belum sesuai standar,” ungkapnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi dan tes terhadap guru.

“Kalau guru tidak bersertifikat dan kurang kompeten, bagaimana mau mengajarkan siswa? Ke depan, saya akan evaluasi terus. Kita sudah menghapus uang komite, mestinya minat kuliah meningkat,” ujarnya.

Thomas menegaskan, jika KPI (Key Performance Indicator) tidak meningkat, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas.

“Kalau tidak ada peningkatan, dinas akan mencopot,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)