Berita Lampung

Stunting di Pesawaran Ditarget Turun Jadi 12,2 Persen pada 2026

Pemkab Pesawaran menargetkan prevalensi stunting turun dari 15,5 persen pada 2024 menjadi 12,2 persen pada 2026. 

Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi
STUNTING - Wabup Anton dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 yang digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025).  

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Pemerintah Kabupaten Pesawaran menargetkan prevalensi stunting turun dari 15,5 persen pada 2024 menjadi 12,2 persen pada 2026. 

Target ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 yang digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025).

Rakor dipimpin Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali bersama Ketua TP-PKK Cindy Aria Anton. 

Kegiatan diikuti camat, ketua TP-PKK kecamatan, perangkat desa, kepala puskesmas, serta tim pendamping keluarga.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Anton menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan stunting

Menurutnya, upaya ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan organisasi perangkat daerah, puskesmas, pemerintah desa, hingga masyarakat.

“Isu stunting menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menghasilkan rencana aksi yang konkret,” ujar Anton.

Kepala Bappeda Pesawaran Adhytia Hidayat memaparkan angka prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 15,9 persen. 

Menurutnya, target penurunan 12,2 persen pada 2026 sejalan dengan target provinsi sebesar 10,36 persen pada 2030.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Intervensi harus fokus pada balita berisiko stunting dan keluarga berisiko, serta dilakukan dengan kualitas yang terukur. 

“Pendampingan berjenjang dari kabupaten, kecamatan, hingga desa juga akan diperkuat dengan melibatkan mitra non-pemerintah,” kata Adhytia.

Kepala Dinas P3AP2KB Maisuri menambahkan Pemkab telah membentuk TPPS berdasarkan SK Bupati. 

Tim ini bertugas mengintegrasikan intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, serta memperkuat kualitas pelaksanaan.

“Upaya ini tidak bisa hanya berhenti pada perencanaan. Pemantauan, evaluasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan,” ujar Maisuri.

Rakor juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Media Apriliana dan Kepala Dinas PMD Nur Asikin sebagai narasumber. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved