Baca tanpa iklan
Khusus target di perubahan anggaran pendapatan tahun 2019 yang direncanakan naik adalah pajak parkir.
“Karena sampai saat ini realisasi sudah hampir 100 persen sehingga diperubahan nanti ditambah Rp 4 miliar. Jadi dari Rp 6,4 miliar menjadi Rp 10,4 miliar," papar Andre.
Ia menjelaskan, realisasi pajak restoran per 17 September 2019 mencapai 61 persen, pajak hotel 21 persen, pajak hiburan 34 persen, dan parkir 56 persen.
Khusus pajak reklame belum menggembirakan lantaran hanya lima persen.
• Herman HN Meradang Beberapa Pengusaha Matikan Tapping Box Selama Libur Lebaran
“Hal ini kemungkinan karena ada beberapa advertising yang terlambat dalam menyetorkan pajak reklamenya".
"Selain itu pertumbuhan reklame agak melambat dikarenakan tahun 2019 merupakan tahun politik," terang Andre.
Dampak tahun politik menurut Andre, banyak reklame- untuk kegiatan partai politik, kegiatan sosial dan ormas tidak terkena pajak. Contohnya, pemasangan reklame calon legislatif, calon presiden.
"Nanti tahun depan perintah pak wali untuk didata ulang kembali reklame tersebut. Harapannya bisa lebih meningkatkan potensi atau realisasi dari pajak reklame," jelasnya.
Gencar Audit
BPPRD Kota Bandar Lampung optimistis target pendapatan daerah 2019 bakal terpenuhi.
Upaya yang dilakukan selain mengandalkan tapping box, melakukan pengawasan terhadap pemakaian tapping box, dan audit pajak guna melihat kesesuaian antara pembayaran pajak dengan potensi yang ada.
"Lalu, penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak (WP), dengan cara dipanggil dan minta untuk segera membayar".
"Kita juga bentuk tim yang beranggotakan mulai dari unsur staf sampai dengan kasubid untuk ke lapangan dalam rangka menagih langsung dan kegiatan ini kita laksanakan setiap bulan kita turun baik itu pajak reklame, restoran dan hiburan," jelas Andre.
• Jadwal Program Keringanan Pajak, Ada Potongan hingga 50 Persen
Program lain akan digelar pendataan ulang seluruh objek pajak secara intensif dan berkelanjutan.
Terkait kendala pencapaian target pajak Andre menyatakan, ada pelaku usaha tidak mau menjadi WP dan tidak mau membayar sesuai potensi pajak.