Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menilai tuduhan dakwaan jaksa dibangun atas trial by press tidak masuk materi keberatan.
Dengan demikian, majelis hakim menolak eksepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa Hendra Wijaya Saleh.
"Maka mengadili menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa, meminta persidangan perkara Hendra Wijaya Saleh dilanjutkan," sebut Novian dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek Lampung Utara di PN Tanjungkarang, Kamis (9/1/2020).
Novian pun menunda persidangan minggu depan untuk agenda keterangan saksi.
"Karena saksi belum dihadirkan, maka sidang ditunda Senin depan, 13 Januari 2020," tutupnya.
• BREAKING NEWS Majelis Hakim Tolak Eksepsi Hendra Wijaya, Ini Alasannya
• Jadi Saksi Persidangan Sang Suami, Istri Terdakwa Candra Safari Diminta Bicara Apa Adanya
• Berkat MAMBIS, Polisi Ketahui Identitas Mayat di Pantai Way Lunik
• Sudah Surut, Ratusan Hektare Sawah di Candipuro Masih seperti Danau
Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Hendra, Gunawan Raka, menyampaikan bahwa dalam fakta yang ada terdakwa tidak pernah secara langsung memberikan uang kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.
"Terdakwa belum pernah secara langsung mengenal dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah berhubungan dengan Agung Ilmu Mangkunegara," kata Gunawan.
"Terdakwa juga tidak pernah pernah meminta pekerjaan proyek kepada Agung Ilmu Mangkunegara. Terdakwa terpaksa harus mengikuti sistem yang berlaku di Kabupaten Lampung Utara demi mendapatkan proyek," imbuhnya.
Lanjutnya, ada penafsiran dalam konstruksi hukum dakwaan seolah-olah terdakwa sebagai pemenang proyek pembangunan pasar tradisional Karang Sari.
"Faktanya, pemenangnya adalah CV Alam Sejahtera. Akan tetapi penanggungjawabnya bukan terdakwa," sebut dia.
Atas fakta tersebut, Gunawan mengatakan bahwa dakwaan yang disusun jaksa KPK harus dikategorikan kabur atau obscuur libel.
Karena uraian dalam dakwaan kedua sama dengan dakwaan kedua, sehingga harus dibatalkan.
"Kemudian, JPU jelas menekankan hubungan langsung antara terdakwa dengan Agung Ilmu Mangkunegara, sehingga asas praduga tak bersalah telah dilanggar. Karena terdakwa telah secara tidak langsung diadili pers dan menyandang sebutan penyuap bupati Lampung Utara," kata Gunawan.
Gunawan pun berpendapat bahwa dakwaan JPU KPK secara langsung dan tidak langsung memanfaatkan media untuk membentuk opini publik yang menyesatkan.
"Tanpa menyajikan fakta yang lengkap dan sebenarnya, trial by press, melalui uraian dakwaan yang disajikan," tegas Gunawan.
Gunawan pun memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk selanjutnya menerima nota keberatan terdakwa Hendra.
"Menyatakan dakwaan JPU KPK masuk kategori tidak jelas, menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum dan memerintahkan terdakwa keluar dari tahanan," tandas Gunawan.
Dalam tanggapannya, jaksa KPK Taufiq Ibnugroho menyampaikan bahwa dakwaan yang disusun sudah memenuhi aspek formal dan material.
"Sehingga dakwaan bisa diterima secara yuridis. Tapi memang penasihat hukum terdakwa berpendapat lain. Kami menyadari perbedaan dalam menafsirkan dakwaan yang konkret," ujarnya.
Atas eksepsi terdakwa, JPU berkesimpulan bahwa materi keberatan terdakwa sudah masuk ke dalam materi pembuktian pengadilan.
"Penasihat hukum berpandangan subjektif karena tidak membaca dakwaan secara utuh," kata Taufiq.
Terkait eksepsi bahwa terdakwa tidak secara langsung bertemu dan memberikan uang ke Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, JPU tidak sependapat.
"Materi tersebut harus dibuktikan dalam persidangan. Itu masuk dalam materi perkara. Jadi itu sudah di luar ruang lingkup eksepsi, sehingga tidak bisa diterima eksepsinya. Maka tidak perlu ditanggapi secara lanjut," sebut Taufiq.
Taufiq menanggapi tudingan jaksa KPK dianggap telah membangun opini publik melalui media.
"Kami tanggapi alasan materi hanya konstruksi dugaan tak mendasar," kata Taufiq.
Taufiq pun meminta ke majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa secara keseluruhan.
"Berkenan itu, memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan menolak eksepsi," tutupnya.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Hendra Wijaya Saleh.
PN Tanjungkarang kembali menggelar sidang perkara dugaan suap fee proyek Kabupaten Lampung Utara, Kamis (9/1/2020).
Sidang menghadirkan terdakwa Hendra Wijaya Saleh dan Candra Safari.
Agenda sidang adalah mendengarkan putusan sela atas nota keberatan kuasa hukum Hendra.
Dari pantauan Tribunlampung.co.id, sidang dimulai pukul 10.38 WIB.
Terdakwa Hendra Wijaya Saleh dan Candra Safari sudah hadir di ruang sidang.
Majelis hakim pun mempersilakan Hendra Wijaya Saleh untuk memasuki ruang sidang terlebih dahulu untuk mendengar putusan sela.
Ketua majelis hakim Novian Saputra mengatakan, putusan atas nota pembelaan kuasa hukum terdakwa hanya akan dibacakan poin pentingnya.
"Putusan sela ini atau putusan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa tidak akan dibacakan semuanya, tetapi poin pentingnya," kata Novian.
Kata Novian, setelah mendengar pembacaan dakwaan, nota keberatan, dan jawaban JPU, majelis hakim memutuskan bahwa tidak ada kesamaan seperti yang disebutkan kuasa hukum terdakwa.
"Setelah membaca dakwaan satu dan dua, tidak ada kesamaan seperti yang disebutkan PH. Majelis hakim membaca ada perbedaan," ujar Novian.
"Sehingga dalil eksepsi PH bahwa dakwaan dianggap kabur harus dikesampingkan dan eksepsi ditolak," imbuh Novian. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)