Baca tanpa iklan
"Itu memang sudah tarifnya. Untuk upah, mereka (pegawai) langsung nego ke konsumen," katanya.
Lebih Tertutup
O, pria yang pernah menggunakan jasa salon "plus-plus", beralasan menggunakan layanan salon "plus" agar tidak terkesan murahan.
"Jadi kesannya lebih elegan, bukan ke lokalisasi. Pasti semua orang tahu kalau kita ke sana (lokalisasi), karena interaksinya dengan banyak orang," katanya.
O mengaku biasa membayar tarif "plus" setelah melakukan hubungan seks dengan pekerja salon tersebut.
"Biasanya langsung saya kasih uangnya ke dia setelah selesai (berhubungan)," ujarnya.
Menurut O, setelah memperoleh uang darinya, si pekerja salon mengaku memberikan uang tersebut kepada pengelola salon.
"Setiap melakukan, selalu di dalam salon itu. Awalnya minta pijat. Kalau keluar salon, pasti biayanya mahal," katanya.
O mengaku tak khawatir terkena razia aparat keamanan.
Ia merasa yakin bisa aman dengan menggunakan jasa "plus" di salon.
DPRD Prihatin
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung H Hanafi Pulung mengaku sangat prihatin masih ada praktik salon plus-plus di Bandar Lampung.
"Kami sangat prihatin atas fenomena tersebut," ujarnya, kemarin.
Hanafi pun mengaku pihaknya ingin bergerak untuk memerangi usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar moral tersebut.
"Alangkah baiknya ada laporan untuk menindaklanjutinya, kalau gak ada laporan kita gak tahu salon yang dimaksud di mana," tegasnya.
Hanafi pun menuturkan laporan cukup dilayangkan oleh warga yang resah adanya salon plus-plus tersebut.
"Jika jelas laporannya kami bisa lakukan sidak," sebutnya.
Sidak yang dilakukan, lanjutnya, untuk melakukan pengecekan administrasi yang berhubungan dengan izin usahanya.
"Nah, sudah tertib administrasi gak? Kalau gak, kami bisa merekomendasikan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup usaha tersebut," kata dia. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra/Hanif Mustafa)