Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Aparat gabungan mencopot sejumlah atribut organisasi Khilafatul Muslimin di Pringsewu, Selasa (14/6/2022).
Pembongkaran dipimpin Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi, Dandim 0424 Letkol Micha Arruan, dan Kepala Badan Kesbangpol Sukarman.
Personel terdiri dari Polres Pringsewu, TNI, Satpol PP, dan Kesbangpol.
Rio menjelaskan, pembongkaran kali ini menindaklanjuti penangkapan pimpinan dan pengurus Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung beberapa hari lalu oleh Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya.
Hal itu lantaran Khilafatul Muslimin diduga terlibat tindak pidana menghasut, mengembangkan, dan menyebarkan paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan penyampaian berita bohong yang berakibat keonaran di masyarakat.
Baca juga: Polisi Tangkap 5 Anggota Khilafatul Muslimin di Lampung, Turut Diamankan Uang Rp 2 Miliar
Baca juga: Penangkapan 2 Petinggi Khilafatul Muslimin di Lampung Ricuh, Ada Uang Miliaran
"Aparat gabungan yang terdiri dari aparat TNI, Polri, dan pemda telah melakukan pembongkaran pelang Khilafatul Muslimin yang berada di tiga lokasi terpisah," ujar Rio.
Ketiga lokasi tersebut berada di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kelurahan Pajaresuk, dan Pekon Rejosari.
"Pembongkaran ini berjalan aman dan lancar karena tidak ada penolakan dari para pengikut Khilafatul Muslimin," jelas Rio.
Dia juga menegaskan bahwa Khilafatul Muslimin yang berada di Pringsewu merupakan organisasi tak berizin.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan memang tidak terdaftar, maka dilakukan penertiban," kata Rio.
Ia menambahkan, atribut tersebut langsung dibawa ke Kantor Kesbangpol Pringsewu.
Ia meminta kepada pimpinan dan pengikut Khilafatul Muslimin Pringsewu untuk tidak memasang kembali atribut serupa sampai mendapat izin dari pemerintah.
Kapolres menegaskan, jika di kemudian hari ternyata pihak Khilafatul Muslimin tidak mematuhi kesepakatan dan kembali melakukan pelanggaran, pemerintah akan melakukan tindak tegas.
Ia mengimbau masyarakat yang ingin membentuk suatu organisasi baru agar mengajukan izin ke Kesbangpol.
"Sehingga secara administrasi tercatat dan semua kegiatannya juga terpantau oleh semua pihak," terang Rio.