Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Semua fraksi di DPRD Lampung Utara tidak menyampaikan pandangan fraksi untuk laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021/2022.
Sebenarnya pandangan atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021/2022 bisa disampaikan fraksi di DPRD Lampung Utara secara lisan atau tertulis.
Namun semua fraksi di DPRD Lampung Utara kompak tidak sampaikan pandangan fraksi untuk laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021/2022.
Semua fraksi di DPRD Lampung Utara menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021/2022 kepada panitia kerja anggaran DPRD.
Seperti diungkapkan oleh perwakilan fraksi partai Golkar, Mukhlis.
Baca juga: DPRD Lampung Utara Terima Rekomendasi Usulan Nama Wabup
Baca juga: DPRD Lampung Utara Sidak Minyak Goreng di Gudang Bulog dan Alfamart
Ia mengatakan jika Fraksi Golkar tidak menyampaikan pandangan umum fraksi soal pertanggungjawaban APBD. “Kami serahkan ke panitia kerja anggaran DPRD Lampung Utara,” ujarnya, Kamis 21 Juli 2022.
Senada diungkapkan Marlena, fraksi Gerindra juga menyerahkan sepenuhnya kepada panja badan anggaran DPRD.
“Kami fraksi Gerindra tidak sampaikan pandangan umum baik tertulis maupun lisan,” ujarnya.
Dari fraksi Demokrat yang di wakili oleh Herwan Mega, juga mengatakan hal yang sama.
“Kami juga dari fraksi Demokrat juga tidak menyampaikan pandangan umum baik lisan maupun tertulis,” katanya.
Fraksi partai indonesia Perjuangan juga menyampaikan pernyataan yang sama. Dimana perwakilannya, Hendra Setiadi mengungkapkan tidak menyampaikan pandangan umum fraksi dari PDI perjuangan.
Begitu juga dari partai Nasdem, Dewi Murni juga menyampaikan fraksinya tidak mengutarakan pandangan umum baik lisan maupun tertulis.
Baca juga: Tukang Bangunan Gondol AC Alfamart di Lampung Utara, Dipreteli dan Dijual ke Loak
Baca juga: Percepatan Vaksinasi, Polres Lampung Utara Jemput Bola, Datangi Kediaman Tokoh Masyarakat
Dalam APBD tahun 2021, diketahui jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran.
Dimana, berdasarkan laporan dari Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra mengatakan untuk pendapatan sebesar Rp 1.601.821.682.769.
Sedangkan pengeluaran atau belanja sebesar Rp 1.623.076.061.908. Ini berarti mengalami defisit sebesar sekitar Rp 21 milyar.