Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay temui pengunjuk rasa, Kamis (15/9/2022).
Pertemuan pengunjuk rasa dengan Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim.
Dalam pertemuan itu, pengunjuk rasa minta Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay untuk menandatangani tututan aspirasi mereka.
Massa yang terdiri gabungan dari Aliansi Lampung Memanggil ini menuntut normalisasi harga BBM dan harga pokok.
Masa aksi juga menolak dengan tegas tindakan represif petugas terhadap aksi rakyat dan mahasiswa.
Baca juga: Massa Bakar Ban Bekas di Unjuk Rasa Depan DPRD Lampung
Baca juga: Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Lampung sampaikan 6 Tuntutan
Selain itu, terdapat empat tuntutan lain, di antaranya, menuntut transparansi RUU Sisdiknas, Menolak RUU KUHP, dan Mencabut UU Cipta Kerja.
Sempat terjadi perdebatan antara masa aksi dan anggota DPRD serta petugas.
"Kami hanya meminta Ketua DPRD menyampaikan dan mengawal tuntutan kami," ujar salah satu peserta aksi.
"Kalau bapak tanda tangan berarti bapak meneruskan tuntutan kami, kalau tidak berarti bapak tidak berpihak terhadap rakyat," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan jika pihaknya akan menandatangani tuntutan masa aksi selagi sesuai prosedur.
"Sampaikan aspirasi teman-teman, legislatif dan eksekutif akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa," kata Mingrum.
"Sepanjang tuntutan kalian sesuai prosedur akan saya tandatangani," imbuhnya.
Baca juga: Dekan Pertanian Unila Dicecar Penyidik KPK Pertanyaan Setebal 8 Halaman, Tidak Ada Cincai-cincai
Baca juga: Wakil Rektor Universitas Lampung Berikan Pembekalan Kewirausahaan bagi Calon Wisudawan Periode I
Setelah melakukan mediasi, Mingrum Gumay kemudian menandatangani surat tuntutan mahasiswa.
Selanjutnya, massa aksi ini memberikan waktu 1x24 jam agar DPRD Lampung menyampaikan tuntutannya ke pemerintah pusat.
"Kita masih belum selesai, kita tunggu selama 1x24 agar bapak anggota dewan menyampaikan tuntutan kita."
"Kita juga belum punya bukti digital bahwa suara kita memang benar-benar sudah disampaikan," kata salah satu koordinator aksi.
"Apabila dalam 1x24 jam tidak ditindaklanjuti maka kami akan membawa aksi yang jauh lebih besar," pungkasnya.
Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa dari Aliansi Lampung Memanggil ini merupakan buntut dari kebijakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.
Pantauan Tribunlampung.co.id, beberapa kali sempat terjadi perdebatan antara petugas keamanan dan massa.
Hingga pukul 14.30 WIB, rombongan massa masih berusaha untuk memasuki area kompleks DPRD Provinsi Lampung.
Rombongan massa aksi ini pun berusaha merobohkan kawat berduri yang terpasang.
Massa juga melakukan aksi bakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap aspirasinya yang tidak didengar.
"Kami datang untuk untuk menyampaikan aspirasi, tapi malah dihadang kawat berduri," ujar salah seorang orator wanita.
"Kami hanya ingin didengar, bukan cuma mengatasnamakan rakyat tapi yang dilakukan untuk kepentingan sendiri, kalian lah sebenarnya pencuri hak-hak rakyat," imbuhnya.
Mahasiswa ini pun menuntut agar anggota DPRD Lampung mau menemui mereka untuk melakukan sidang rakyat.
Juru bicara aksi, Putra mengatakan pada aksi kali ini mahasiswa menyampaikan enam tuntutan.
"Kami dari gabungan Aliansi Lampung Memanggil yang turun hari ini sekitar 500-1,000 orang," ujar Putra.
"Kami ingin menyampaikan enam tuntutan yang intinya menolak semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," imbuhnya.
( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )