Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat- Badan Anggaran (Banggar) DPRD mempertanyakan alasan Pemda Pesisir Barat tidak membayarkan utang sebesar Rp 70 miliar. Padahal sudah dianggarkan dalam APBD 2022.
Banggar DPRD Pesisir Barat juga meminta kejelasan jumlah pasti utang yang yang dimiliki Pemda Pesisir Barat.
Terkait utang Pemda Pesisir Barat itu terungkap dalam rapat dengar pendapat di tingkat Banggar DPRD Pesisir Barat.
Rapat itu digelar di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Pesisir Barat Lantai III, Jumat (21/10/2022).
Rapat Banggar tersebut berjalan dengan cukup alot hingga Pukul 22.54 WIB.
Pada rapat tersebut anggota Banggar DPRD Pesisir Barat yang hadiri Hendrik Gunawan, Agus Cik,(Partai Nasdem), Ali Yudiem, Reza Pahlevi (Partai PKB ), Ahmad Muhyan (Partai Perindo), dan Khoiril Iswan,Fadli Ahmadi ( Partai Demokrat).
Baca juga: Pendaftaran PPPK Guru Serentak Mulai 25 Oktober, Kuota Pesisir Barat 556 Orang
Baca juga: Sempat Membahayakan, Jembatan Jalinbar di Pesisir Barat Lampung Mulai Dibenahi
Kemudian Rifzon Efendi,Piddinuri, Mad Muhizar,(Partai PDIP), Rohan Efendi (Partai PAN) dan dihadiri TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan seluruh OPD.
"Memang dari tahun yang lalu kita masih punya hutang seperti kepada PT Nidnya Karya dan PT Jaya Kontruksi, kita juga sudah anggarkan sebesar Rp 70 Milyar untuk pembayaran utang tersebut pada 2022 ini," kata Ali Yudiem dari PKB.
Namun, kata dia, pada pelaksanaan APBD 2022 ini dengan berbagai asumsi dari teman-teman ekskutif hutang tersebut tidak dibayarkan.
Kabarnya kata Ali Yudiem, anggaran tersebut dialihkan dengan kegiatan baru.
Lanjut Ali Yudiem, menurut pihak eksekutif, sebagian besar anggaran untuk pembayaran hutang itu dibangunkan untuk pokok pikiran (Pikir) DPRD.
" Jadi pertanyaannya sampai hari ini kami minta titik titik yang dibangunkan yang katanya pokir pokir DPRD itu apa,"
"Tapi sampai saat ini temen temen di Dinas PUPR tidak bisa menunjukan data itu," sambung Wakil Ketua II DPRD Pesbar tersebut.
"Yang membuat kita kanget ternyata hutang kita Pesisir Barat saat ini membengkak menjadi Rp 154 miliar,"bebernya.
Sebagain besar hutang Pemda tersebut ada pada Dinas PUPR Pesisir Barat.