Meskipun begitu, Roba'i mengakui manfaat keberadaan BUMDes di Pesisir Barat hingga saat ini belumlah dirasakan oleh masyarakat.

Sebab, masih banyak Pekon (Desa) yang belum memiliki BUMDes bahkan banyak yang tidak berjalan atau mati suri.

Dari 85 BUMDes yang ada banyak yang tidak berjalan bahkan bisa dikatakan tidak aktif.

Dijelaskanya, ada beberapa faktor yang menyebabkan BUMDes di Pesisir Barat ini tidak ada aktivitas atau mati suri.

Di antaranya, faktor yang menyebabkan BUMDes mati suri tersebut disebabkan anggaran dana desa pada masa pandemi covit 19 tidak memadai.

Selain itu, kepengurusan yang bergonta ganti dan peralihan kepemimpinan pasca pemilihan kepala desa juga ikut mempengaruhi.

"Kalau secara keseluruhan memang benar banyak yang tidak bergerak, bahkan pasca pemilihan Peratin (kepala desa) ada yang tidak jelas karena saling lempar melempar," bebernya.

Dikatakanya, pihaknya juga akan menyurati Camat agar para Peratin menertibkan administrasi dan kepengurusan BUMDes tersebut.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memetakan  mana BUMDes yang aktif dan tidak aktif lagi.

"BUMDes yang tidak aktif akan kita evaluasi dan kita tanyakan apa saja permasalahan yang dihadapi," katanya.

Disingung terkait Program Gubernur Lampung tentang penerapan elektronik Samsat Desa (e-Samdes) di Pesisir Barat.

Roba'i menuturkan, baru ada dua desa di Pesisir Barat yang menerapkan program tersebut.

"Setahu saya di Pesisir Barat baru ada dua yaitu di Biha dan Ngambur," tutupnya.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)