Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kementerian Perdagangan RI menggelar rapat kerja (raker) 2023 di Bandar Lampung, Rabu hingga Kamis (1-2/3/2023).

Sejumlah rangkaian kegiatan dihadirkan dalam Raker Kemendag RI 2023 di Lampung tersebut.

Dari informasi yang Tribun Lampung dapatkan rangkaian kegiatan yang bakal diadakan antara lain:

Pertama, pembukaan Raker Kemendag dengan menghadirkan arahan dari Gubernur Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan sejumlah pejabat kementerian terkait dengan transformasi perdagangan mendukung pembangunan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan.

Lalu dihadirkan juga Talkshow "Transformasi perdagangan dalam membangun negeri" dengan mengikutsertakan KADIN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan.

Kemudian ada juga dialog Trade Remedy serta dialog dengan perwakilan perdagangan (perwadag) dan calon perwadag dari luar negeri.

Baca juga: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Ungkit Impor Beras di Hadapan Mendag Zulkifli Hasan

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Klaim Stok Bahan Pokok saat Ramadan Cukup Namun Harga Naik

Rincian kegiatan di atas adalah rangkaian yang dilakukan pada Rabu (1/3/2023).

Sedangkan pada Kamis (2/3/2023) beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Raker Kemendag 2023 antara lain temu bisnis UMKM dan workshop UMKM orientasi ekspor, sosialisai potensi produk halal dan kunjungan ke sejumlah pelaku usaha di Lampung.

Kegiatan ditutup dengan pembacaan rumusan hasil Raker Kemendag 2023.

Rumuskan Strategi Perdagangan

Strategi transformasi perdagangan untuk mendukung pembangunan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan dirumuskan di Lampung.

Perumusan strategi transformasi perdagangan itu dihadirkan dalam kegiatan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Raker Kemendag) 2023.

Perumusan strategi transformasi perdagangan dilakukan oleh sejumlah elemen, seperti kementerian dinas yang membidangi perdagangan di seluruh daerah.

Lalu perwakilan perdagangan luar negeri, pelaku usaha, dan akademisi, dengan total berjumlah 400 orang.

Adapun elemen kementerian yang terlibat yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.